[PORTAL-ISLAM.ID] Masalah mengenai pernyataan calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo, yang menyinggung kepemilikan lahan Prabowo Subianto, pada pelaksanaan debat putaran kedua makin melebar. Lantaran, Jokowi dinilai sangat kontraproduktif terhadap fakta yang ada di sekelilingnya.
Dewan Pertimbangan MUI, Din Syamsuddin, mengatakan, jika isu-isu semacam itu dibuka maka masalahnya akan melebar tanpa bisa dielakkan. Terlebih, menurutnya, banyak yang mendapatkan konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dari negara.
"Artinya apa? Kalau seseorang capres kemudian mempersoalkan itu, apalagi dalam posisi sebagai petahana, itu akan jadi kontraproduktif terhadap dirinya. Jadi bumerang terhadap dirinya karena dia juga harus mempersoalkan penerima HGU-HGU yang kebetulan berada di sekelilingnya," kata Din, saat ditemui usai pelaksanaan Diskusi Publik, di Hotel Gren Alia, Cikini, Jakarta Pusat, pada Selasa 26 Februari 2019.
Pada kesempatan itu, Din pun mengaku sangat menyayangkan pernyataan Jokowi. Sehingga ia meminta Jokowi, agar berkenan untuk berterus terang dengan memproses semua pemilik HGU.
"Jujur ya harus diproses, semua pemilik HGU ditarik oleh negara, pertanyaannya beranikah presiden atau rezim melakukan itu sekarang? Nah ini yang menurut saya penyesalan saya ketika isu-isu semacam ini diungkap yang lebih atas dasar ingin memojokkan lawan politiknya, tapi kemudian menjadi bumerang kemudian membuat kerumitan-kerumitan tersendiri yang menurut saya ya harus diselesaikan," pungkasnya.
Sumber: RMOL
