Pengumuman Cawapres, Kenapa Harus Last Minute?


[PORTAL-ISLAM.ID]  Akhir Juli hingga awal Agustus 2018, merupakan hari-hari yang paling sibuk bagi elit-elit partai politik untuk meracik pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tepat dalam menghadapi Pilpres 2019.

Saat ini, dipastikan sudah ada dua nama calon presiden yang semakin menguat untuk bertarung dalam Pilpres 2019. Pertama nama itu Joko Widodo yang diusung oleh 6 partai politik yakni PDI Perjuangan, Partai Golkar, PKB, Partai NasDem, PPP,  Partai Hanura. Lalu, tiga partai politik diluar parlemen seperti PKPI, PSI dan Perindo.

Sementara, Prabowo Subianto juga dapat dipastikan menguat untuk menjadi penantang Joko Widodo. Prabowo Subianto, saat ini telah mendapatkan dukungan dari Partai Gerindra, Partai Demokrat, PKS. Tapi, PAN sendiri belum mendeklarasikan dukungan terhadap Prabowo Subianto.

Melihat dari nama-nama tersebut dapat dipastikan Pemilu 2014 akan terulang kembali pada Pemilu 2019. Untuk itu, nama calon wakil presiden menjadi kunci kemenangan pada Pemilu 2019.

Sehingga, wajar dalam kedua kubu tersebut masih terkesan saling intip dan masih tarik menarik diantara parpol pengusung untuk menyodorkan nama calon wakil presiden.

Ketua DPP PDI Perjuangan Andreas Hugo Pareira membenarkan bahwa kalkulasi politik nama pendamping Joko Widodo merupakan hal sangat penting menghadapi Pemilu 2019.

"Biasa, karena pertama tentu dalam memutuskan itu para politisi dan kontestan ini harus menghitung betul momentum. Kalau sudah selesai membahas, tentu menghitung waktu yang tepat. Lihat juga kubu sebelah," kata Andreas di Jakarta, Sabtu 4 Agustus 2018.

Dalam tubuh internal koalisi Joko Widodo juga PKB masih menyodorkan nama agar Ketua Umumya Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dipinang sebagai cawapres. Sebab, para Kyai sudah memberikan mandat agar Cak Imin menjadi cawapres.

Namun, PKB sendiri menyerahkan keputusan cawapres kepada Joko Widodo. Selain itu, juga akan mendengarkan kembali para kyai untuk mengevaluasi keputusan Cak Imin sebagai calon wakil presiden.

"Pertemuan kiai dimaksudkan supaya menyatukan langkah Cak Imin yang selama ini mendapat mandat. Beliau-beliau ini ingin mendapatkan informasi lengkap seperti apa menjelang pendaftaran," kata  Wasekjen DPP PKB Jazilul Fawaid.

Keadaan yang sama juga dialami oleh kubu Prabowo Subianto untuk menentukan nama calom wakil presiden. Setidaknya, PKS masih ngotot agar hasil Ijtima Ulama yang merekomendasikan Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf Al-Jufri dijalankan oleh koalisi Prabowo Subianto.

Partai Demokrat sendiri juga hingga saat ini juga masih terus berusaha agar Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) dapat dipinang sebagai cawapres Prabowo Subianto.

Namun, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria memastikan nama-nama cawapres Prabowo Subianto saat ini masih terus dibahas secara sistematis dan jelas.

"Sekalipun lambat tapi alurnya jelas dan sistematisnya jelas. Menyusun tim pemenangan. Kami alurnya kelihatan jadi enggak usah khawatir enggak usah ditunggu pasti kami sampaikan," terang Riza Patria.

"Justru yang terjadi sebaliknya incumbent yang 4 tahun, punya program punya fasilitas, punya anggaran. Malah mengumumkannya nanti terakhir. Kesannya yang ditangkap mau ngintip-ngintip. Harusnya petahana lebih dulu," lanjut Riza.

Sementara itu, pengamat politik UIN Jakarta Adi Prayitno menilai calon wakil presiden diumumkan last minute karena saat ini kedua kubu sedang bermain bola karena menunggu siapa dulu yang menyerang dan siapa yang bertahan.

"Ini murni stratergi politik, seperti Barcelona yang bermain bertahan atau seperti Chelsea yang bermain menyerang," katanya.

Selain itu, kubu Joko Widodo harus tepat kalkulasi politiknya karena suasananya berbeda dari Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) saat maju dalam dua periode pada tahun 2009-2014.

"Ini kubu Jokowi menunggu dulu dari kubu Prabowo karena melihat elektabiltasnya yang rendah saat ini dan juga banyak isu-isu negatif yang menerpa Jokowi terutama soal isu agama dan negara," kata Adi.

Dalam kubu Prabowo Subianto sendiri, kata Adi, lebih rumit dibandingkan kubu Joko Widodo. Dimana, PKS dan PAN dapat berpotensi keluar koalisi dari Prabowo Subianto.

"Sebenarnya Partai Demokrat dan Partai Gerindra ini secara sederhana bisa maju tanpa PKS dan PAN, tapi ini kan Prabowo Subianto sengaja mengulur waktu agar PKS dan PAN bisa menerima pendapat, kalau tidak PKS dan PAN ini berpotensi lompat pagar," jelasnya.

Sumber: TS