Refly Harun: Pancasila yang di 'Takeover' Kekuasaan Jadi Masalah


[PORTAL-ISLAM.ID] Walau sudah diberi jabatan empuk komisaris BUMN, ternyata idealisme Ahli Hukum Tata Negara ini tidak luntur. Beda dengan yang satunya.

Ahli hukum tata negara, Refly Harun menunjukkan sikap yang independen dan tidak terkooptasi kekuasaan walaupun sekarang dirinya diberi jabatan komisaris utama BUMN di PT Jasa Marga (Persero).

Sebelumnya Refly Harun pernah terlibat DEBAT PANAS dengan para pendukung Jokowi lainnya seperti Fadjroel-Johan Budi-Ruhut Sitompul di acara Rosi Kompas TV (12/10/2017).

Refly Harun yang menentang keras pemerintah terkait Perppu Ormas dan Presidential Treshold 20% menyatakan dirinya tak takut dipecat dari jabatan komisaris BUMN.

"Silakan sampaikan ke Pak Jokowi, saya komisaris utama BUMN mau diberhentikan gak apa-apa silakan saja," tegas Refly Harun.

"Ini bukan persoalan benci atau tidak benci Jokowi. Kita harus melihat persoalan dengan jernih. Jangan sampai kemudian pemerintah ini jatuh karena orang-orang di sekitar kekuasaan itu membenarkan apapun yang dibuat. Itu buruk," lanjut Refly Harun. (Baca selengkapnya KLIK INI)

KRITIK Refly Harun kali ini terkait Pancasila.

Ada dua kritik yang disampaikan Refly Harun terkait Pancasila yang disampaikan melalui akun twitternya.

(1) Soal Hari Lahir Pancasila, yang baru saja diperingati 1 Juni kemarin. Sebagaimana diketahui Hari Lahir Pancasila 1 Juni ditetapkan oleh Presiden Jokowi. Menurut Refly tidak tepat Hari Lahir Pancasila 1 Juni yang merujuk pada pidato Soekarno.



"Bagi saya, Pancasila itu lahir tgl 18 Agustus 1945 ketika PPKI mengesahkan UUD 1945. Menjadikan Pancasila lahir 1 Juni cuma merujuk satu tokoh dan mengexclude peran tokoh lain, termasuk Hatta yang menghilangkan 7 kata dalam Piagam Jakarta. Pancasila itu sinkretisme pikiran para pendiri bangsa," kata Refly.

Pendapat Refly Harun ini senada dengan pendapat Prof. Yusril Ihza Mahendra.

(2) Kritik kedua Refly terkait Pancasila

"Pancasila yang di takeover kekuasaan kerap jadi masalah. Orde Lama dan Orde Baru adalah monumen buktinya," kata Refly di akun twitternya.


Kritik ini sepertinya terkait Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) yang dibentuk Presiden Jokowi yang akhir-akhir ini heboh karena gaji fantastis.

Kekuasaan kerap tergoda untuk menjadi penafsir tunggal Pancasila, dan bahkan kerap menggunakan Pancasila sebagai alat gebuk bagi pihak lain. Seperti yang disampaikan Yusril.

"Pancasila 18 Agustus 1945 itu adalah kompromi dari kelompok Nasionalis dengan kelompok Agamis terutama kelompok Islam. Pancasila itu lahir dari kesepakatan bersama antara paham Nasionalis dengan paham Agamis Islam.

Tapi saat ini seolah Pancasila hanya menjadi milik kaum yang merasa dirinya Nasionalis. Bahkan Pancasila digunakan sebagai alat pembenaran untuk menggebuk, dan yang digebuk justru dari kalangan agamis yang dulunya adalah bagian dari kompromi lahirnya Pancasila.

Sekarang di era Jokowi, Pancasila lebih banyak dibenturkan dan dihadap-hadapkan dengan kaum Agamis Islam. Ini tidak sehat dan tidak baik. Yang merasa dirinya nasionalis tidak boleh merasa bahwa dirinyalah Pancasila.

Pancasila semakin terdegradasi jauh. Bagi rejim ini, yang tidak sepaham dengan dirinya dianggap tidak Pancasilais, dianggap tidak toleran, dianggap tidak berbhineka. Ini perusakan nilai ruh Pancasila yang sesungguhnya."