[PORTAL-ISLAM.ID] Perdana Menteri Malaysia yang baru, Mahathir Mohamad langsung mendeklarasikan rencananya merombak sebagian besar kebijakan selama pemerintahan Najib Razak.
Mahathir menyebut bahwa Malaysia mungkin akan menegosiasikan kembali beberapa kesepakatan dengan China.
Mahathir mengatakan bahwa pemerintahan di bawah kepemimpinannya kemungkinan akan membalikkan beberapa kebijakan yang diterapkan oleh koalisi Barisan Nasional yang sebelumnya dipimpin oleh Najib Razak, termasuk di antaranya pajak barang dan jasa yang sangat tidak populer.
Pria berusia 92 tahun itu mengatakan pada konferensi pers bahwa dia mendukung inisiatif Belt and Road China (BRI). Namun dia juga mengatakan bahwa Malaysia memiliki hak untuk merundingkan kembali beberapa perjanjian dengan Beijing, jika diperlukan.
"Kami tidak memiliki masalah dengan itu (BRI), kecuali tentu saja kami tidak ingin melihat terlalu banyak kapal perang di daerah ini karena kapal perang menarik kapal perang lainnya," katanya, Kamis (10/5) seperti dimuat The New York Times.
Malaysia sendiri merupakan salah satu penerima manfaat terbesar dari komitmen investasi China di Asia tersebut dan mengamankan USD 34,2 miliar proyek infrastruktur terkait BRI. Besarnya nilai tersebut mendorong kritikus untuk menuduh Mantan Perdana Menteri Najib Razak telah "menjual" Malaysia kepada lokomotif Asia.
Ditanya tentang gagasan renegosiasi, juru bicara kementerian luar negeri China Geng Shuang tidak langsung membahas masalah itu, tetapi mengatakan hubungan kedua negara berkembang dengan baik.
"Ini patut dihargai dan dijaga oleh kedua belah pihak," kata Geng.
Sebelumnya, pada masa kampanye Mahathir mengatakan, Malaysia menyambut baik investasi dari China selama perusahaan negeri itu mempekerjakan warga lokal, membawa modal, dan teknologi ke Malaysia.
Namun, ujar politisi gaek berusia 92 tahun itu, dia tak melihat semua hal tersebut dilakukan para pengusaha China yang berinvestasi di Malaysia.
"Kami tak mendapatkan apapun dari investasi (China). Kami tak menyukai itu," kata Mahathir di kantornya di Kuala Lumpur, Senin (9/4/2018).
(Baca: Menang Pemilu, Mahathir Akan Evaluasi Investasi China di Malaysia)
