PKS: Rakyat Sedih dan Malu, Di Saat Ekonomi Sulit Tim Pancasila Malah Digaji Gede, Pemerintah Gak Peka


[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 42/2018 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Pejabat Badan Pembinaan Ideologi Pancasila.

Ketua Dewan Pengarah, Megawati mendapat gaji Rp 112.548.000/bulan.

Anggota Dewan Pengarah digaji Rp 100.811.000/bulan.

"Rakyat sedih dengar Keppres tersebut ditengah kondisi bangsa seperti ini. Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yang diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya," kata Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, melalui akun twitternya.

Berikut selengkapnya tanggapan Mardani Ali Sera yang dibagikan di akun twitternya (27/5/2018):

1. Baru-baru ini, pak Jokowi mengangkat Megawati dll untuk menduduki jabatan di Badan Penguatan Ideologi Pancasila  (BPIP), Lembaga Penting ini memang dibutuhkan dalam rangka penguatan ketatanegaraan bangsa Indonesia.


2. Namun yang mengusik kepedulian Kita, adalah badan ini menjadi beban negara dengan anggaran yang tidak sedikit. Tidak tanggung-taggung, dana yang disiapkan setidaknya bisa mencapai 1,3M/orang pertahun.


3. Di tengah perekonomian Indonesia yang berat; Rupiah melemah, daya beli menurun, pengangguran meningkat, ekonomi sulit, utang melangit, menggaji besar Tim BPIP adalah langkah yang kurang bijaksana.


4. Masih banyak agenda pemanfaatan anggaran yang lebih penting untuk mendongrak perekonomian rakyat. Di sinilah perlunya pemerintahan yang cakap, peka dan memiliki empati yang kuat akan rakyat.


5. Rakyat sedih dengar Keppres tersebut ditengah kondisi bangsa seperti ini. Malu, saat negara sedang defisit dan hutang menumpuk kita malah menggaji yg diluar batas kemampuan. Malaysia malah mengurangi gaji para Menterinya, kita malah menetapkan seenaknya.


6. Mungkin bagus fungsi tim ini yang koordinatif, karena sudah ada diklat di hampir tiap kementerian. Namun Lembaga satu hal penting, tapi jangan memberatkan keuangan negara.


7. Yang penting justru contoh dan perilaku elitnya. Gimana mau menerapkan Pancasila jika langkah awalnya jauh dari semangat Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia


8. Perlu pemerintahan yg baik dan profesional, empati pada rakyat dan berani melakukan efisiensi utk penyelamatan keuangan negara, oleh karenanya #2019GantiPresiden bisa menjadi sarana perbaikan pemerintah.