Mengejutkan! Wartawan Senior Ungkap Dibalik Bocor Rekaman Rini, “Sembilan Naga” dan “Naga Berkepala Kobra"


[PORTAL-ISLAM.ID] Seorang wartawan senior yang selama ini dikenal dekat dengan Istana, Derek Manangka, memposting "CATATAN TENGAH" di akun facebooknya, Selasa (1/8/2018), yang menyinggung bocornya rekaman percakapan telepon yang diduga Menteri BUMN dan Dirut PLN.

Dalam tulisannya yang cukup panjang, yang tema utamanya membahas "Penyebab Munculnya Tagar 2019 Ganti Presiden", Derek Manangka mengungkap salah satu sebabnya adalah situasi Indonesia sudah tidak wajar. Salah satu bukti ketidakwajaran itu adalah dari rekaman percakapan telepon Menteri BUMN Rini Soemarno dengan Dirut PLN Sofyan Basir.

Derek Manangka menyebut "rekaman pembicaraan itu mengindikasikan, di dalam pemerintahan Jokowi, sesungguhnya berkuasa “Naga Berkepala Kobra”. Dan naga ini terpisah dari “Sembilan Naga”."

Berikut kutipan tulisan Derek Manangka, yang dulu wartawan anak buah Surya Paloh:


Tetapi mengapa terjadi ketidak wajaran, karena situasi Indonesia sendiri, dalam banyak segi, terdapat sejumlah hal yang tidak wajar atau tidak patut.

Yang terbaru adalah rekaman percakapan antara Menteri BUMN dan Direktur Utama PLN. Beredar akhir pekan lalu.

Percakapan itu sudah menjadi viral, dan media-media sosial seperti tanpa komando, berreaksi secara terbuka. 

Reaksi rata-rata bersuara, menyesakkan. Kecewa negara yang memiliki sumber kekayaan yang tak terbatas, ternyata hanya dikuasai oleh segelintir orang.

Selama ini, ada rakyat yang mengeluh. Mengapa bisnis dan kekayaan Indonesia hanya dikuasai oleh “Sembilan Naga”?

Tapi rekaman pembicaraan itu mengindikasikan, di dalam pemerintahan Jokowi, sesungguhnya berkuasa “Naga Berkepala Kobra”. Dan naga ini terpisah dari “Sembilan Naga”.

Dengan kata lain, kekayaan Indonesia saat ini sudah dikuasai dua kekuatan yang tak mungkin tersentuh. “Sembilan Naga” dan “Naga Berkepala Kobra”.

Tetapi Presiden Jokowi sepertinya tidak melihat adanya “naga” dan “naga berkepala kobra”. Jokowi tidak merasakan adanya ancaman yang serius. Sehingga wajar jika tidak diperhatikan oleh seorang Presiden.

Padahal kalau Presiden masih peka dalam melihat memviralnya rekaman pembicaraan itu, rekaman itu, cukup mengindikasikan, kasusnya tidak berdiri sendiri.

Dan hal ini sesuatu yang tidak wajar.

Ketidak wajaran itu, merupakan lanjutan dari berbagai persoalan yang berlangsung tidak wajar.

Sebelum terjadi kehebohan soal rekaman pembicaraan Menneg BUMN dan Dirut PLN, media-media sudah melaporkan secara intensif tentang pergantian mendadak Dirut Pertamina.

Dan pergantian Direksi Pertamina ini, hanya satu dari pergantian yang terjadi di enam perusahaan milik negara – dalam kurun waktu 4 bulan (Januari – April 2018).

Pergantian Direksi di 6 BUMN itu sendiri, tak pernah dilaukan secara terbuka. Padahal ada di antaranya, merupakan perusahaan Tbk (terbuka). Sahamnya dimiliki oleh publik.

Pergantian-pergantian itu mendapat sorotan, karena satu alasan, ada ketidak wajaran.

Media melihat, pembocoran rekaman pembicaraan Menneg BUMN dan Dirut PLN, merupakan "kesatuan" dari sejumlah hal yang tidak wajar yang berkaitan dengan BUMN.

Tapi Presiden melihatnya secara partial.

Sehingga Presiden sepertinya tak mempedulikan ketidak wajaran ini.

Jokowi "tidak nyambung" lagi dengan rakyat. 

***

Hal lain yang disoroti adalah "di era Jokowi, justru Indonesia memperkuat keanggotannya di IMF dan Bank Dunia."

Di akhir tulisannya, Derek Manangka menyimpulkan:

"Sehingga kesimpulan sementara saya adalah yang mendorong lahirnya tagar “2019 Ganti Presiden”, justru Jokowinya sendiri.

Dan tagar itu pun sebetulnya, tidak perlu dianggap oleh Presiden Jokowi sebagai sebuah “ancaman”.

Ancaman kehilangan jabatan, selalu melekat pada seseorang yang menduduki sebuah jabatan.

Dan tanpa tagar itu pun, cepat atau lambat Jokowi pasti diganti. 

Yang menentukan Jokowi diganti atau tidak adalah rakyat. Bukan Jokowi sendiri ataupun kaos bertagar itu sendiri."


Sumber: https://www.facebook.com/catatan.tengah/posts/1947110128655439

[VIDEO - Ini Dia Rekaman Percakapan Menteri BUMN-Dirut PLN]