Gubernur Anies Mendapat Apresiasi Para Ulama, Mau Menerima Masukan dan Nasihat


[PORTAL-ISLAM.ID]  JAKARTA - Rencana Pemprov DKI melaksanakan Shalat Tarawih Akbar di Monas pada 26 Mei mendatang menuai kritik dari berbagai ulama. Akhirnya rencana salat berjemaah tersebut dialihkan, dari Monas ke Masjid Istiqlal.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan, keputusan tersebut diambil guna mengakomodir masukan dari ulama. Sehingga, dia memastikan, Salat Tarawih Akbar tetap akan digelar.

"Kita mendengar yang disampaikan para ulama, kita dalam urusan ibadah ya merujuk pada para ulama. Karena itu kemudian rencana Salat Tarawih akan tetap diadakan pada 26 Mei dan InsyaAllah di Masjid Istiqlal," kata Anies di Balai Kota Jakarta, Senin (21/5/2018), seperti dikutip merdeka.com.

Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini menyebut sudah berkoordinasi dengan para ulama termasuk MUI dan juga pengurus masjid Istiqlal terkait rencana Tarawih Akbar itu.

"Sudah koordinasi dengan pengelola Istiqlal, pada waktu yang sama," jelasnya.

Dia mengungkapkan, Masjid Istiqlal dipilih karena kemungkinan akan banyak jemaah yang hadir dalam Salat Tarawih Akbar ini. Kemudian lokasi masjid yang berada di Jakarta Pusat akan mempermudah jemaah untuk berpartisipasi.

Anies menegaskan, Pemprov DKI akan taat pada ulama bila terkait kegiatan ibadah. Selain itu, faktor keamanan menjadi pertimbangan lain mengapa Salat Tarawih Akbar digelar di Masjid Istiqlal.

"Jadi kita taat pada apa yang menjadi pandangan para ulama, apalagi menyangkut urusan ibadah. Ini bukan urusan lain, kalau urusan ibadah kita ikut pada pedoman yang digariskan ulama," tutupnya.

Respon bijak pemimpin DKI ini mendapat apresiasi dari para ulama.

"Terima kasih Bapak Gubernur DKI Jakarta, @aniesbaswedan telah memindahkan rencana tarawih bersama dari Monas ke masjid Istiqlal. Anda telah mendengar suara kami. Beginilah pemimpin umat adalah yang mengerti denyut hati rakyatnya. Mudah-mudahan Allah merahmati," ujar KH Cholis Nafis, Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat.

"Tradisi Pemimpin yang mendengarkan aspirasi positif dari Rakyat seperti ini, bagus sekali kalau diikuti oleh Pimpinan Negara yang lain. Misalnya oleh pak Menag, dengan kontroversi rekomendasi 200 nama Mubaligh itu, musyawarah lagi dengan pimpinan Umat Islam & buat rekomendasi baru yang tak kontroversial," kata Ustadz Hidayat Nur Wahid, yang juga Wakil Ketua MPR RI.