Seru! Perang Twitter Yusril vs Menaker soal "Banjir TKA dari China"


[PORTAL-ISLAM.ID] Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Yusril Ihza Mahendra mengkritik keras rezim pemerintahan Jokowi yang dinilainya tunduk pada kemauan China demi kelancaran investasi di Indonesia daripada kepentingan rakyatnya.

Menurut Yusril, hal itu nampak dari sikap Jokowi yang menerbitkan Perpres TKA atau Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing.

Menurut Yusril, salah satu syarat agar China mau berinvestasi di Indonesia adalah dengan menuruti kemauan negara tirai bambu tersebut. Salah satunya yakni memberikan ruang bagi tenaga kerja asal China untuk bekerja di Indonesia. Sehingga banyak buruh kasar dari China yang membanjiri dan mengambil lahan pekerjaan tenaga kerja lokal.

"Pemerintah selalu saja berdalih ada jutaan TKI di luar negeri, negara lain tidak protes, kok kita protes membanjirnya TKA ke sini. Mereka tidak protes karena mereka butuh TKI kita. Kita protes karena kita tidak butuh TKA. Di sini masih banyak yang miskin dan nganggur, untuk apa TKA?" ujar Yusril melalui akun Twitternya @Yusrilihza_Mhd, 25 April 2018.

Pernyataan mantan Menteri Sekretarius Negara dan Menteri Kehakiman dan HAM ini, lalu ditanggapi oleh Menteri Ketenagakerjaan Muhammad Hanif Dhakiri.

Terjadilan "TWITWAR" (perang twitter), antara menteri dan mantan menteri.

"Maaf bang, apa saat abang menteri gak ada TKA di Indonesia? Kalau ada, apa abang protes?" kata Menaker melalui akun twitternya @hanifdhakiri.

Yusril lalu membalas...

"Ada, tapi kami batasi hanya pada level manajemen dan tenaga skill yang belum bisa dilakukan oleh tenaga kerja Indonesia. Kami tidak jor2an izinkan buruh kasar masuk ke sini, terutama dari Tiongkok seperti ketika anda jadi menteri," jawab Yusril sangat telak.

Yusril lalu melanjutkan dan menyinggung kebijakan Jokowi bebas visa...

"Di zaman saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM saya juga tidak mau jor2an memberikan bebas visa. Kalau tidak selektif, bebas visa bisa disalahgunakan orang asing untuk bekerja di sini. Negara kita sangat luas, kita belum mampu membangun sistem pengawasan orang asing yg efektif."

"Pada waktu saya jadi Menteri Kehakiman dan HAM hanya sekitar 20 negara yang diberi bebas visa. Sekarang sekitar 165 negara termasuk RRC dan beberapa negara Afrika warganya bebas visa masuk negara kita. Kami sangat hati2 menjaga kepentingan nasional."

Demikian disampaikan Yusril.

***‏

Pendapat yang sama juga disampaikan mantan Sekretaris Menteri Negara BUMN, Muhammad Said Didu. Dia mengatakan, kondisi di Indonesia berbeda dengan kondisi di negara yang menerima banyak TKI.

"Beda TKI di luar negeri dan TKA yang masuk sehingga ribut : 1) mereka butuh TKI vs kita banyak pengangguran, 2) TKI mengisi kekurangan tenaga kerja vs TKA merebut lapangan kerja kita, 3) TKI hasilkan devisa vs TKA sedot devisa, 4) TKI untuk bantu kelola SDA vs TKA datang bersama modal kuasai SDA kita," kata Said Didu dalam akun Twitter @saididu.