Penyebab RONTOKNYA Elektabilitas Jokowi, Pencitraan yang Gagal Atau Kaos #2019GantiPresiden?


[PORTAL-ISLAM.ID] Langkah DR. Mardani Ali Sera, salah satu tokoh Partai Keadilan Sejahtera (PKS) untuk mengadopsi isu dan tagar kekinian yang beredar di lini masa media sosial, harus diakui memang sungguh cerdas.

Tagar #2019GantiPresiden yang diejawantahkan dalam rupa kaos dan merchandise bertulis #2019GantiPresiden sangat efektif dalam meraih respon publik. Bahkan, tak tamggung-tanggung, respon langsung pun diberikan oleh Joko Widodo, Sang Petahana.

Dalam pertemuan dengan para relawannya, Joko Widodo dengan emosi menanggapi, “masa mengganti Presiden pakai kaos?”.

Keesokan harinya, komentar tersebut langsung ditanggapi oleh pihak yang anti-Joko Widodo, bahwa banyak yang berhasil menjadi Presiden saat kampanye dengan idiom baju/kaos, termasuk Jokowi yang di tahun 2014 memakai kemeja kotak-kotak.

Kaos #2019GantiPresiden sebagai gimmick kampanye sangat jenius, karena rakyat dengan segala yang dihadapi terkait kesulitan ekonomi memperoleh cara untuk menumpahkan kejengkelan mereka dengan membeli kaos tersebut.

Terhitung, Neno Warisman bersama kelompok ibu-ibu Gerakan 212 turut getol kampanye #2019GantiPresiden. Semacam kampanye negatif, tapi berhasil mendegradasi popularitas dan elektabilitas Joko Widodo.

Kampanye ini berdampak pada beberapa hasil survei yang menunjukkan semakin besarnya porsi rakyat yang menginginkan Presiden Baru (di atas 50%).

Joko Widodo Men-downgrade Diri Sendiri

Joko Widodo, khususnya di tahun 2018 sering lepas dari citra diri yang dulu kerap dimainkan sebelumnya: lugu, sabar (dengan ungkapan ‘aku rapopo’), tulus, dan sangat populis.

Kini Jokowi muncul dengan dengan citra motor Chopper, marah-marah, bagi-bagi sembako, sertifikat, dan komunikasi dengan nada arogan. Hal ini seperti ingin menunjukan pada rakyat bahwa dulu keluguan wajah Joko Widodo adalah pencitraan belaka.

Setelah berkuasa ia menjadi pede (percaya diri), dan terkesan mudah emosi, misalnya ketika merespon pidato Prabowo Subianto yang menyatakan bahwa Indonesia tahun 2030 akan bubar. Joko Widodo menyatakan, “Pemimpin itu harus optimis dong, jangan pesimis!”, ucap Jokowi dengan nada tinggi.

Terlihat, dia menanggapi segala sesuatu dengan sangat reaktif. Seolah Prabowo menuding, di bawah kepemimpinan Jokowi Indonesia mengalami degradasi.

Terkesan pula, secara intelektual menjadi masalah, karena seruan Prabowo Subianto (PS) sebagai “wake-up call” (istilah Kapolri Tito Karnavian), yang tidak perlu ditanggapi serius, apalagi oleh seorang Presiden.

Citra Petahana Berbasis Kinerja

Joko Widodo lupa bahwa rakyat sudah merasakan kinerjanya 3,5 tahun ini, dan banyak janjinya yang tidak terpenuhi, termasuk Nawacita yang sangat populer.

Pemerintahan Joko Widodo dianggap sangat neolib dengan Sri Mulyani Indrawati sebagai Menteri Keuangan, sehingga utang negara bertambah 15% setiap tahun semenjak menjadi Presiden.

Ekonomi melambat, hanya tumbuh 5% per tahun, perdagangan defisit, rupiah melemah, dan APBN defisit karena pajak tidak pernah mencapai targetnya semenjak tahun 2014.

Akibatnya, utang membengkak, harga kebutuhan sehari-hari (sembako) mahal ekses Dollar Amerika Serikat (USD) yang mencapai Rp 13.700-an pada dua bulan terakhir, padahal dalam APBN diperhitungkan USD 1 hanya Rp 13.400.

Hal ini diperburuk dengan meningkatnya subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) karena harga minyak dunia jauh dari asumsi APBN yang hanya USD 48 per barrel, padahal harga sekarang adalah USD 67 per barrel. Tekanan likuiditas APBN sangat mendegradasi posisi elektabilitas Joko Widodo.

Sayangnya, Joko Widodo tetap melakukan pencitraan dengan naik motor Chopper, seolah ingin membujuk segmen milenial bahwa dengan begitu ia terkesan macho dan gaul setelah pamor sebagai vlogger yang aktif.

Namun, dia lupa bahwa petahana tidak lagi bisa hanya mengandalkan pencitraan, karena publik pasti sudah merasakan kinerjanya selama 3,5 tahun ini sebagai Presiden Republik Indonesia.

Pencitraan yang artifisial (palsu) dan bersifat bayangan, sementara Petahana adalah realita. Kinerja yang mengandalkan pembangunan infrastruktur, sementara rakyat akan merasakan dampaknya 4-5 tahun ke depan.

Sementara, rakyat dihadapkan persoalan sehari-hari yang riil, apalagi subsidi untuk rakyat; sembako, BBM, energi, dan jaring pengaman sosial dihapus, dan rakyat mengetahui itu digunakan untuk infrastruktur.

Di sisi lain utang negara sudah mencapai Rp 5.200 triliun bahkan Indef (Institute for Development of Economics and Finance) meyakini seharusnya mencapai Rp 7.000-an triliun, karena utang BUMN dan sektor publik tidak termasuk pemantauan Bank Indonesia.

Pencitraan itu hanya salah satu cara berkampanye, tapi bagi Petahana kampanye terbaik adalah berbasis kinerja.

Pertanyaannya, selain infrastruktur nyaris sulit kita mencari prestasi pemerintahan Joko Widodo. Infrastruktur juga dipaksakan nilainya (19,5% anggaran APBN 2018) dan cenderung kejar tayang sehingga bermasalah.

Sesuai pengakuan Direktur Utama Waskita Karya, M. Choliq bahwa kinerja terlalu dipacu, sehingga abai terhadap keamanan proyek.

Bagi petahana sewajarnya elektabilitas di atas 50%, karena sampai saat ini belum ada calon Presiden yang menandingi.  

Joko Widodo men-downgrade diri sendiri dengan berbagai pencitraan dan perilaku orang-orang sekitarnya yang over acting dan “menjilat”. Akibat ulah segelintir pembisiknya, Jokowi menjadi terlalu percaya diri dan cenderung melakukan pencitraan yang tidak efektif.

Jokowi tidak siap untuk melihat fakta elektabilitaanya melorot. Jokowi terlihat emosional dan panik ketika kampanye kaos “#Ganti Presiden 2019” direspon publik dengan gegap gempita.

Citra rendah hati, lugu, sabar, dan sangat populis berubah dengan kesan arogan dan kurang elegan. Hal ini diperburuk dengan mangkir dari janji-janji alias tidak amanah, dengan janji tidak berutang, tidak impor pangan, ekonomi meroket, menciptakan 10 juta tenaga kerja yang dituntut rakyat perwujudannya.

Rakyat kemudian mendapat teladan dari seorang Anies Baswedan yang amanah dengan janjinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Sebut saja, janji tentang pencabutan Raperda reklamasi, penutupan Alexis, rumah DP 0% yang sulit secara normatif diwujudkan, ternyata terealisasi.

Kampanye Negatif

Kaos dan tagar #Ganti Presiden 2019 adalah bentuk kampanye negatif, sebagai antitesa #Jokowi2Periode, tapi sah secara hukum. Dalam kampanye negatif unsurnya subjektif, tapi berbasis fakta.


Gagasan rakyat yang diadopsi dan diendorse oleh seorang Madani Ali Sera tak akan berhasil jika rakyat mencintai Joko Widodo.

Celakanya, hal ini ditanggapi oleh pendukung Joko Widodo secara negatif sehingga terjadi eskalasi emosi rakyat. Persis kejadiannya dengan Ahok, walau respon Joko Widodo tidak searogan Ahok.

Menilik pidato Joko Widodo yang emosional menanggapi Indonesia bubar tahun 2030, akan sangat berbahaya jika pidato reaktif dan emosional tersebut terlalu sering dilakukan, karena akan men-downgrade diri Jokowi sendiri.

PS akan menang jika head to head dengan Joko Widodo, bukan karena citra, kapasitas dan kapabilitasnya tapi karena kesalahan yang dilakukan Joko Widodo sendiri. Mirip yang terjadi dengan Ahok versus Anies pada Pilkada DKI Jakarta 2017. Anies menang karena kelakuan Ahok sendiri.

Sikap PDI Perjuangan dan partai politik pendukung Joko Widodo yang cenderung berbenturan dengan Islam, tidak akan cukup diperbaiki dengan intensitas Joko Widodo menggunakan KH. Ma’ruf Amin (Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia) sebagai operator dan kadang-kala juru bicara, karena rakyat Islam sudah terbuka matanya dengan Pilkada DKI Jakarta 2017.

Pendekatan pada umat Islam tidak lagi hanya bisa dengan Bank Wakaf atau bentuk materi di saat Pemilu, tapi dari kebijakan pemerintah yang berpihak kepada Islam.

Peraturan Presiden terhadap pekerja asing dan longgarnya Joko Widodo terhadap investasi asing khususnya Cina berekses bahwa yang bersangkutan adalah boneka. Kelonggaran terhadap impor produk-produk pertanian dan sering dilakukan di saat petani panen, dan ini sungguh menyakitkan.

Padahal rakyat Indonesia lebih 50% hidup dan tergantung dari pertanian dan kelautan.

Kampanye negatif akan selalu terjadi adalah bentuk respon masyarakat terhadap situasi, dan saat ini belum dominan dilakukan oleh lawan-lawan politiknya, baru sebatas respon emosional yang memperoleh feedback dari masyarakat.

Kubu Joko Widodo seharusnya merapatkan barisan untuk mengatur strategi komunikasi politik yang efektif, bukan sekadar menjawab opini dengan debat kusir nyinyir yang justru men-downgrade posisi elektabilitas Joko Widodo.

Joko Widodo Mulai Ditinggalkan Pendukungnya

Kalau mau jujur Joko Widodo diakui tidak dapat “merawat pendukungnya”, jika tidak dikatakan balas budi pada relawannya secara objektif. Sebagian relawan diakomodasi menempati posisi Komisaris dan kelembagaan tapi abai untuk sebagian lainnya.

Celakanya, relawan yang tulus dan membantu secara ideologi dan kecewa dengan mazhab yang jauh dari Nawacita diabaikan, sehingga Joko Widodo kehilangan kekuatannya. Harus jujur diakui, salah satu kekuatan Jokowi untuk menang di Pilpres 2014 adalah pasukan media sosial yang berjibaku habis-habisan.

Saat ini, Jokowi justru kedodoran di media sosial. Hal ini menjadi langkah awal kekalahannya dalam sektor public opini, karena Jokowi cenderung memperoleh sentimen negatif.

Segmen lainnya adalah media massa, kita paham di 2014 Joko Widodo adalah ‘media darling’ berbagai media online. Kini, bisa dilihat, Jokowi sudah banyak ditinggalkan.

Di media mainstream masih aman karena pemiliknya (konglomerat) masih belum menentukan pilihan. Namun jika publik opini dan elektabilitasnya rontok, media mainstream akan berbalik pro pada arus besar publik opini.

Selanjutnya adalah segmen aktivis Pro Demokrasi, walau sedikit secara jumlah (kuantitas) tapi mereka adalah pengunggah aktif sehingga menentukan dalam pembentukan publik opini.

Demonstrasi di depan Istana dari puluhan aktivis senior, menjadi viral atas tema “taubat nasuha-nya”, dan sangat berpengaruh pada mahasiswa dan aktivis lainnya. Segmen Islam, walau secara kelembagaan (Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah) bisa didekati, tapi dalam pilihan Presiden mereka sangat rasional.

Ingat Pilpres 2014 antara PS dan Joko Widodo beda suara sangat tipis, andai netral dan objektif sulit bagi KPU (Komisi Pemilihan Umum) untuk menentukan siapa pemenangnya saat itu.

Dengan kinerja pas-pasan dan buruknya kondisi ekonomi tentu tidak sulit bagi PS untuk memenangkan Pilpres 2019. Hanya saja memang harus mengidentifikasi masalah dan menyusun strategi, dan jangan terbatas hanya pada kelompok segmen Islam tertentu. Segmen Islam yang mencapai 90% dari 196 juta DPT (Daftar Pemilih Tetap) dan tersebar di 780.000 TPS (Tempat Pemilihan Suara) meningkat karena Pileg dan Pilpres 2019 dilakukan serentak.

Faktor penentu selain Islam, adalah siapa pun yang mampu menggaet generasi milenial (usia 16–34 tahun) yang mencapai 86 juta orang.

Kampanye dengan motor Chopper, jaket denim, dan tampilan macho adalah asosiasi dari jiwa muda Joko Widodo. Sayangnya, secara tampilan terkesan “salah kostum”, dan memaksakan citra tersebut yang justru menjadi bumerang pada dirinya.

Pilpres 2019 kurang satu tahun lagi, dan Agustus 2018 sudah mulai pendaftaran, kemudian September 2018 s/d April 2019 adalah masa kampanye dan politik pasti eskalatif setelah lebaran tahun ini. Kita berharap terpilih presiden yang mampu membawa Indonesia keluar dari krisis multi-dimensi dan kembali pada UUD 1945 yang asli, di mana ekonomi yang berkeadilan sosial menjadi roh ekonomi nasional.

Penulis: Eddy Junaidi
Editor: Portal Islam