Mengapa Kubu Jokowi 'Ngotot' Ingin Pasangkan dengan Prabowo?


Oleh: Hersubeno Arief
(Wartawan senior, konsultan media)

Jokowi dan para pendukungnya, ternyata sangat serius mengincar Prabowo. Ketua DPR yang juga fungsionaris Golkar Bambang Soesatyo menyatakan Prabowo adalah pilihan terbaik, bila Jusuf Kalla (JK) tidak bersedia lagi menjadi cawapres Jokowi.

Sekjen PPP Asrul Sani menyahutinya dengan menyatakan tak keberatan Jokowi dipasangkan dengan Prabowo. Pasangan itu akan baik bagi masa depan bangsa. Keduanya bila bersatu dapat menghilangkan segregasi (pembelahan) dalam masyarakat seperti pada Pilpres 2014, atau Pilkada DKI 2017.

Gayung bersambut diantara para petinggi partai pendukung Jokowi itu adalah sebuah orchestra.Mereka sedang melakukan kondisioning dan membangun sebuah opini bagi sebuah deal politik besar. Sebuah deal menyatukan kubu (ex) Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dengan (sisa) Koalisi Merah Putih ((KMP).

Sebelumnya Ketua DPP PDIP (non aktif) Puan Maharani menyatakan ada kemungkinan memasangkan Jokowi-Prabowo. Sementara Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan partainya menawarkan power sharing kepada Gerindra dan PKS.

Kabar dari kalangan internal Gerindra tawaran tersebut bahkan sudah disampaikan sebanyak 12 kali. Sampai sejauh ini beberapa sumber yang dekat dengan Prabowo menyatakan posisinya tetap kukuh.

Ada apa kok kubu pendukung Jokowi sampai mati-matian ingin merangkul Prabowo, bahkan sampai menawarkan bagi-bagi kekuasaan?

Keinginan menjodohkan Jokowi dengan Prabowo ini tentu saja sangat mengejutkan. “Aya-aya wae,” kata orang Sunda, alias mengada-ada. Memang jauh sebelumnya ide tersebut pernah disebut-sebut, tapi baru sebatas rumor, obrolan dan joke para politisi di cafe atau di lobi-lobi hotel.

Mengapa dengan 290 kursi (55.76%) di parlemen (PDIP, Golkar, PPP, Nasdem, dan Hanura) Jokowi masih ingin memperbesar lagi pendukungnya?

Jokowi dan Prabowo, kendati mempunyai hubungan personal yang dekat, namun keduanya adalah sekutu yang kemudian berubah menjadi kompetitor. Persaingan keras keduanya dimulai di Pilpres 2014, kemudian pada Pilkada DKI 2017, dan diperkirakan akan berlanjut pada Pilpres 2019.

Bila keduanya tiba-tiba bersatu, tentu akan sangat mengagetkan dan belum tentu diterimanya oleh kubu kedua belah pihak. Walaupun dalam politik berlaku adagium, tidak ada yang tidak mungkin, namun tetap menimbulkan kontraksi. Sebagai sebuah tontonan, Pilpres 2019 menjadi anti klimaks. Gak seru! “Possible, but not acceptable”.

Bagi para pendukung Jokowi, saat ini Prabowo menjadi opsi yang paling mungkin untuk “menyelamatkan” Jokowi, bila JK benar-benar tidak bersedia menjadi cawapres. Atau kalau toh akhirnya bersedia, namun terbentur aturan dan perundang-undangan.

Banyak keuntungan yang akan diperoleh bila deal itu terwujud.

Pertama dari sisi elektabilitas, Prabowo hanya kalah dibandingkan Jokowi. Bila keduanya berpasangan, maka akan menjadi sebuah akuisisi politik yang bisa memperkuat posisi Jokowi. Prabowo juga bisa menutup kelemahan Jokowi dalam berhubungan dengan umat. Berdasar survei Indo Barometer, Prabowo adalah tokoh yang dipersepsi paling dekat dengan umat Islam.

Kedua, dengan berhasil mengakuisisi Prabowo, maka peluang munculnya figur alternatif yang kemungkinan diusung Gerindra dan PKS juga bisa ditutup. Dari berbagai survei menunjukkan bahwa kendati elektabilitasnya tertinggi, namun bila muncul figur alternatif di luar Prabowo, kemungkinan besar Jokowi akan kalah.

Prabowo menjadi semacam Joker. Sebuah kartu yang bisa menguatkan, menguntungkan, tapi juga bisa merusak. Tergantung bagaimana seorang gambler menjatuhkannya pada saat yang tepat.

Mana yang akan dipilih?

Apakah Prabowo bersedia dipinang Jokowi dan menerima tawaran power sharing? Kalau melihat karakter Prabowo yang teguh, rasanya kok tidak mungkin. Dia tidak akan mudah tergiur kekuasaan dan mengorbankan idealismenya. Sikap keras Prabowo terlihat ketika dia sampai memutuskan batal mendukung Deddy Mizwar di Pilgub Jabar hanya gara-gara becanda mengusulkan agar Prabowo bersedia menjadi wakil Jokowi.

Wakil Ketua Umum Gerindra Fadlizon dengan tegas juga menolak. Menurutnya tawaran tersebut menunjukkan kekhawatiran Jokowi akan kalah. Berdasarkan sejumlah survei, elektabilitas Jokowi hanya sekitar 40%. Survei terbaru Median menunjukkan pemilih Jokowi terus turun dan tinggal 35%. Temuan Indobarometer malah cuma tinggal 32.7%. Sementara pemilih militan (die hard) yang tidak akan mengalihkan dukungannya, hanya berkisar 25%. Sangat rawan.

Lantas bila Prabowo menolak tawaran, apa yang akan dilakukan Jokowi? Kembali ke opsi semula dengan menggandeng JK paling memungkinkan.

Benar bahwa JK sudah menyatakan tidak bersedia, karena sudah tua. Namun soal itu pasti bisa dirundingkan kembali. JK tentu masih harus mempertimbangkan kepentingan politik para pendukungnya, dan kepentingan bisnis keluarganya.

Soal ketentuan perundang-undangan bahwa seorang capres tidak boleh menjabat dua kali, masih bisa diperdebatkan. Pasal 7 UUD 45 hanya menyebut seorang presiden, dan wakil presiden sesudahnya bisa dipilih kembali dalam jabatan yang sama, hanya satu kali masa jabatan. Tidak ada kalimat apakah yang dimaksud dua kali berturut-turut, atau bukan. Sementara JK menjadi wapres dua kali, tapi tidak berturut-turut. Dia menjadi Wapres SBY (2004-2009) dan Wapres Jokowi (20014-2019).

Kemungkinan dipersiapkan opsi “darurat” itu sudah disampaikan oleh Mendagri Tjahjo Kumolo yang juga kader PDIP. Menurutnya Depdagri sudah berkomunikasi dengan KPU. Agar tidak menimbulkan perdebatan di kemudian hari, mereka akan minta fatwa MK, bagaimana tafsirnya.

Di luar dua opsi tersebut, Jokowi dan pendukungnya bisa mempersiapkan opsi ketiga. Mereka bisa melirik figur lain yang berada di barisan pendukungnya. Ada Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum PPP Romahurmuzy, ada juga Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar yang kini sudah mendeklarasikan diri sebagai cawapres.

Bila targetnya figur representasi umat yang dekat dengan para alumni 212, pilihannya bisa Gubernur Jabar Ahmad Heryawan (Aher), atau Gubernur NTB Tuan Guru Bajang (TGB).

Aher dan TGB termasuk diantara lima kepala daerah yang dinobatkan oleh Kemendagri sebagai gubernur paling berprestasi. Khusus untuk Aher bahkan disebut Tjahjo sebagai gubernur yang memenuhi 90% janji kampanyenya. Sebuah prestasi luar biasa yang sangat jarang dicapai seorang kepala daerah.

Dia juga menjadi gubernur dengan jumlah penduduk terbesar di Indonesia.Saat ini jumlah pemilih Jabar sebanyak 32.8 juta, 20.5% dari total pemilih pilkada serentak sebanyak 160 juta orang. Kurang lebih sama besarnya dengan pemilih di Indonesia Bagian Barat, maupun Bagian Timur. Sementara TGB didukung oleh jaringan alumni Al Azhar yang jumlahnya cukup banyak dan berpengaruh.

Masalahnya apakah mereka berdua bersedia? Kalau bersedia, bagaimana dengan partainya? Aher adalah kader PKS, dan TGB kader Demokrat.

Bagaimana Pak Jokowi. Mau tetap pilih Pak Prabowo, atau kembali ke cinta lama Pak JK? Atau…….

27/2/18

*Foto: Jokowi dan Prabowo saat Debat Pilpres 2014 (Poskota)