Ada 3 Opsi Pilpres 2019, Prabowo Menjanjikan Keputusannya Mengedepankan Kepentingan Nasional


[PORTAL-ISLAM.ID] Petinggi Partai Gerindra, PKS, dan PAN bertemu di kediaman Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Kebayoran Baru pada Kamis (1/3/2018). Pertemuan yang dilaksanakan terkait koalisi dukungan di Pilkada Jawa Barat untuk pasangan Sudrajat-Ahmad Saikhu (Asyik) itu dihadiri sejumlah tokoh tiga partai, selain pasangan dan tim sukses Asyik.

Mereka antara lain dari Partai Gerindra sebagai tuan rumah Prabowo Subianto, Sekretaris Jenderal Gerindra Ahmad Muzani, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, Ketua DPP Ahmad Riza Patria. Dari PKS hadir antara lain Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua DPP PKS sekaligus Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan, dan Netty Prasetiyani Heryawan. PAN diwakili oleh Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno.

Presiden PKS Sohibul sempat menyebut ini merupakan pertemuan rutin untuk konsolidasi pemenangan pasangan Asyik. Tim sukses juga sempat menyuarakan yel-yel pasangan tersebut saat para media dipersilahkan mengambil gambar para tokoh yang hadir. "Sekali lagi Asyik," ujar para timses kompak. Pertemuan berlanjut secara tertutup.

Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon menyebut pertemuan antara tiga partai memang kerap dilakukan. Pertemuan membahas koalisi tiga partai ini terkait Pilkada 2018.

Fadli menyatakan penjajakan koalisi ketiga partai ini tidak hanya berhenti pada pilkada serentak, tapi juga sampai pada Pemilu dan Pilpres 2019 mendatang. "Kita menjajaki berbagai macam tantangan ke depan terutama pilkada dulu ya, baru kemudian pilpres," ujar Fadli di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Kamis (1/3).

Pertemuan pada Kamis itu memang tidak menghasilkan apa-apa, apalagi ada kesepakatan memajukan Prabowo sebagai calon presiden pada Pilpres 2019. Juga, pertemuan itu tidak menghasilkan satu kesepakatan deklarasi capres koalisi PKS, Gerindra, dan PAN.

Pertemuan ketiga partai ini pun menimbulkan banyak persepsi terutama atas pencapresan Prabowo pada Pilpres 2019. Dari catatan sejumlah analis politik, kini Prabowo dihadapkan pada tiga pilihan menyangkut Pilpres 2019. Munculnya tiga opsi ini tak lepas dari sikap Prabowo dalam menjawab pertanyaan maju tidaknya mantan prajurit baret merah itu pada Pilpres 2019.

Terkait dorongan berbagai pihak agar kembali maju menjadi capres, Prabowo belum dapat menjawab secara pasti. Prabowo mengaku akan terlebih dahulu berkomunikasi dengan kader maupun rekan koalisi lain. "Saya akan mengambil keputusan bersama dengan semua rekan-rekan, dan pada waktu yang tepat keputusan itu akan saya sampaikan kepada rakyat," kata Prabowo.

Prabowo menjanjikan keputusannya nanti mengedepankan kepentingan nasional. Ia akan terlebih dahulu mendengarkan suara partai, suara rakyat, dan mitra koalisi. Prabowo kini berada di antara tiga pilihan yang masing-masing memiliki plus minusnya.

Pilihan pertama, seperti dikatakan Fadli Zon, Prabowo tetap maju sebagai capres yang diusung Gerindra. Tak ada sangkalan jika seluruh kader Gerindra menginginkan Prabowo kembali menjadi capres, berhadapan lagi dengan Jokowi yang mengalahkannya pada Pilpres 2014.

Deklarasi Prabowo tinggal menunggu waktu saja. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Ferry Juliantono, mengatakan dalam waktu dekat ini Prabowo belum akan mengumumkan pencalonannya sebagai capres. Prabowo baru akan memutuskan maju atau tidak pada Pilpres 2019 pada Agustus mendatang.

Ferry menegaskan, para kader partai berlambang kepala Burung Garuda itu sudah menginginkan Prabowo maju sebagai capres 2019. Semua daerah mendukung Prabowo maju menjadi calon presiden tapi Prabowo memang belum memutuskan.

Prabowo memiliki modal elektabilitas yang masih bersaing dengan capres-capres lain, terutama Jokowi. Hampir semua lembaga survei nasional menempatkan Prabowo sebagai pesaing terdekat sang pejawat. Sampai saat ini belum ada capres lain yang elektabilitasnnya mampu mendekati atau membayangi Jokowi kecuali Prabowo.

Elektabilitas Jokowi berada pada angka 40-50 persen secara rata-rata, meski ada lembaga survei yang menyebut sudah di bawah 40 persen. Sementara Prabowo, elektabilitasnya berada pada angka 20-30 persen, masih di atas calon-calon lain yang masih berada di bawah 10 persen.

Pilihan kedua, mengawinkan Prabowo dengan Jokowi. Opsi ini terus terdengar dalam beberapa pekan ini, juga sempat disinggung petinggi PDIP usai Rakernas di Bali yang mendeklarasikan Jokowi sebagai capres. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah menyatakan, PDIP membuka peluang berkoalisi dengan siapa saja termasuk Gerindra.

Wacana pun berkembang. Ada upaya dari internal PDIP untuk mengajak Gerindra dan PKS bergabung dengan blok mereka  bersama Jokowi. Wakil Sekjen PDIP Ahmad Basarah membuka wacana berbagi kekuasaan pada pilpres mendatang.

"Kalau kemudian Pak Prabowo, Pak Sohibul Imam (PKS), merasa bahwa sudahlah kita bersama-sama saja dalam satu blok agar pilpres aman tidak ada konflik. Lalu terjadi power sharing di dalam mengelola negara ini, why not?" kata Basarah di Denpasar, Ahad (25/2).

Bak gayung bersambut, ide ini dinilai menarik oleh banyak kalangan, termasuk PAN. Pimpinan PAN cukup gencar berkomunikasi dengan dua poros, yakni partai pendukung Jokowi maupun Prabowo Subianto.

Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengungkapkan, partainya sudah mengajukan pertemuan dua poros ini, yakni antara Jokowi dan Prabowo. Namun, pertemuan lebih dahulu akan dilakukan dengan PDIP dalam waktu dekat.

Ia belum dapat memastikan apa saja hal yang akan dibahas dalam pertemuan nanti. Yang pasti kata Zulkifli, berbagai kemungkinan terkait agenda nasional dan politik ke depan. Zulkifli melanjutkan, PAN juga tidak menutup komunikasi dengan poros lain selain partai yang mendukung Jokowi.

Namun, internal Gerindra memandang ide ini sebagai sesuatu yang aneh. Ada nilai-nilai yang tak dapat dipaksakan untuk disatukan di antara kedua orang itu. "Kalau calon tunggal, ide mempersandingkan Prabowo menjadi cawapres Jokowi itu lebih aneh lagi," tutur Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Ferry Juliantono di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (3/3).

Ferry berpendapat, kedua orang itu tidak dapat disandingkan. Pihak yang mencoba menyatukan mereka menjadi satu pasangan calon lupa jika ada perbedaan-perbedaan yang signifikan pada garis pemikiran keduanya. Faktor tersebutlah yang membuat mereka sulit untuk dipersatukan.

Ferry mengatakan, nilai-nilai yang diyakini oleh masing-masingnya tak mudah disatukan semudah pihak-pihak yang mencoba menyimulasikan keduanya menjadi satu pasangan calon pada Pilpres 2019. Setiap orang, kata dia, memiliki pemikiran, ideologi, dan idealismenya masing-masing

Pengamat Politik Universitas Paramadina, Arief Susanto, mengatakan kecil kemungkinan Presiden Joko Widodo berpasangan dengan Prabowo Subianto di Pilpres 2019 mendatang. Namun jika hal itu terjadi, maka hal tersebut akan merugikan Partai Gerindra.

Meskipun nantinya keuntungan politik bagi Prabowo akan lebih besar jika menjadi cawapres Jokowi, namun perlu diperhitungkan investasi politik Prabowo lima tahun ke depan. Prabowo akan jauh lebih untung jika berhadap-hadapan dengan Jokowi.

Pilihan ketiga, Prabowo tidak maju pada Pilpres 2019 dan berperan sebagai 'king maker'. Prabowo melahirkan capres kuat sebagai penantang Jokowi seperti yang dia lakukan pada Pilgub DKI dengan mengusung Anies Baswedan.

Pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Charta Politika Indonesia Yunarto Wijaya berpendapat, Prabowo memang masih menjadi penantang terberat Jokowi. Kendati demikian, Prabowo seharusnya mulai berpikir untuk menjadi orang yang melahirkan penantang Jokowi pada Pilpres 2019.

Yunarto mengatakan Prabowo harus mulai memikirkan rencana lain untuk bisa berpeluang mengalahkan Jokowi. Misalnya, Prabowo bisa memunculkan sosok seperti Anies Baswedan atau Gatot Nurmantyo pada Pilpres 2019. Baik Anies dan Gatot sudah dikenal masyarakat dan lebih segar sehingga ada peluang untuk mengalahkan Jokowi.

Apalagi, elektabilitas Jokowi yang berada di atas akan membuat peluang Prabowo untuk menang dalam Pilpres 2019 akan semakin berat. Saat ini Jokowi telah resmi diusung oleh PDIP sebagai calon presiden 2019-2024 dalam Rakernas III PDIP di Sanur, Bali, Jumat (23/2).

Pilihan mana yang akan dipilih Prabowo, baru akan terjawab dalam lima bulan ke depan. Dinamika politik akan terus bergulir dan segala sesuatu bisa saja terjadi.

(Oleh: Fauziah Mursid, Ronggo Astungkoro)

Sumber: Republika