Oleh: Noval Sufriyanto Talani
(Peneliti media dan budaya, pemerhati politik)
Kemenangan Macan Kemayoran (Persija) yang menaklukan Bali United dengan skor 3-0 pada perhelatan kompetisi Piala Presiden 2018 pada 17 Februari 2018 telah membuat rakyat Jakarta khususnya Jak Mania bersuka cita. Eforia kemenangan begitu kentara karena sudah cukup lama (17 tahun) bagi klub kebanggaan Jakarta ini tak meraih kemenangan diberbagai kompetisi domestik.
Kita patut mengapresiasi pertandingan final ini karena berjalan aman dan lancar. Namun, dibalik eforia itu ada sesuatu yang membuat jagat maya menjadi “rusuh”, yakni tidak diijinkannya Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan untuk ikut rombongan Presiden Joko Widodo memberikan tropi kepada Persija Jakarta sebagai pemenang turnamen.
Melalui unggahan video di sosial media, kita dapat melihat Anies seperti dihalangi oleh seorang laki-laki yang mengenakan pakaian hitam yang belakangan ditengarai sebagai anggota paspampres. Sontak video itu menjadi viral dan mengundang banyak reaksi negatif dari masyarakat virtual, baik “penghuni” twitter maupun facebook. Bahkan ikut mengundang komentar dari @Fahri Hamzah yang meminta setneg (Sekretariat Negara) untuk menjelaskan perihal penghalangan tersebut dan @Rocky Gerung yang menduga jangan-jangan Anies membawa kartu merah.
Sementara Anies melalui akun media sosialnya menunjukkan jiwa besar karena tidak nampak protes terhadap perlakuan tersebut. Justru ia mengapresiasi pihak-pihak terkait yang mendukung kelancaran turnamen final itu.
Banyak spekulasi yang muncul dari tindakan penghalangan tersebut. Ada yang menganggap itu adalah tindakan penzaliman terhadap Anies sebagai pejabat negara yang seyogiyanya mendampingi presiden yang sedang berada di wilayah kerjanya hingga anggapan modus pencitraan Jokowi mengingat pertandingan itu disaksikan oleh puluhan ribu orang. Belum lagi jutaan penonton melalui layar televisi. Menurut saya, dalam perspektif semiotika, peristiwa penghalangan terhadap Anies Baswedan adalah tanda yang kesekian dari rangkaian tanda yang dimainkan oleh rezim Jokowi.
(1) Pertama, pemecatan Anies sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Pemecatan ini menjadi petanda dimulainya ketidaksukaan Jokowi terhadap Anies. Padahal kinerja kementerian yang dipimpinnya di atas rata-rata kementerian lainnya terutama kementerian di bawah komando Puan Maharani (kader PDIP).
Tindakan Jokowi ini bisa mengingatkan publik terhadap tindakan serupa yang dilakukan Megawati Soekarnoputri terhadap Susilo Bambang Yudhoyono. Tetapi bedanya, Yudhoyono mengundurkan diri dari jabatan Menko Polkam pada Maret 2004 silam. Pengunduran diri Yudhoyono ditengarai karena pembatasan atas perannya sebagai menteri koordinator. Sementara Anies diberhentikan menjadi menteri pada Juli 2016.
Kesan yang ditimbulkan dari tindakan presiden (Megawati maupun Jokowi) itu adalah tindakan penzaliman terhadap bawahnnya. Kesan ini tampaknya berkontribusi terhadap perolehan elektoral keduanya (Yudhoyono dan Anies). Pada Oktober 2004 Yudhoyono dilantik menjadi Presiden RI Ke-6 (7 bulan setelah mengundurkan diri dari Menko Polkam) karena memenangi Pemilihan Presiden (Pilpres) 2004 mengalahkan Megawati. Sementara Anies Baswedan dilantik Oktober 2017 (15 bulan setelah diberhentikan dari Mendikbud) sebab memenangi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta pada pemiilihan kepala daerah serentak tahun 2017. Di sini Anies menjadi pemenang yang mengalahkan “putra mahkota” Jokowi, yakni Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok. Anies Menang!
(2) Kedua, pelantikan Anies sebagai Gubernur DKI Jakarta terpilih
Santer tersiar kabar bahwa pelantikan Anies Baswedan dan Sandiaga Uno sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022 akan menemui kendala yang salah satunya mengenai kebijakan mereka tentang penghentian reklamasi teluk Jakarta. Luhut Binsar Pandjaitan sebagai orang paling dekat dengan Jokowi (bila tak ingin disebut mendiktenya) adalah orang yang secara head to head berhadapan dengan Anies soal reklamasi. Memasang wajah garang sambil marah-marah saat diwawancarai Alfito Daenova tak membuat Anies surut untuk mengurungkan kebijakannya soal reklamasi. Bahkan dari kegarangan itu menguak kotak Pandora kasus reklamasi yang cacat hukum. Akhirnya, kegarangan menteri “kesayangan” Jokowi ini terhempas tatkala pasca Anies dilantik, ia menghentikan reklamasi teluk Jakarta dan menteri ini tak mau lagi memasang badannya untuk kelanjutan reklamasi sebab berdasarkan Peraturan Presiden No. 52 Tahun 1995 khususnya pasal 4 yang menyatakan bahwa wewenang dan tanggungjawab reklamasi itu ada pada Gubernur DKI Jakarta. Di sini Anies Menang!
(3) Ketiga, persoalan Tim Gubernur Percepatan Pembangunan (TGUPP)
Belum lama dilantik menjadi gubernur, Anies harus segera merevisi RAPBD DKI Jakarta tahun 2018 yang akan disahkan bulan Desember 2017. Item yang menyita perhatian publik dalam RAPBD itu adalah pembiayaan TGUPP. Item ini menimbulkan “perseteruan” antara Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dengan Pemprov DKI Jakarta atau “pertarungan” antara Tjahyo Kumolo yang notabenenya Mendagri dan mantan Sekjen PDIP dengan Gubernur Anies Baswedan. Kemendagri berkilah bahwa TGUPP pembiayaannya melalui dana operasional gubernur. Namun, menurut Anies, penolakan Kemendagri tidak hanya sebatas pembiayaannya tetapi juga menyangkut keberadaan dari badan tersebut. Anies kemudian mengungkap ke publik bahwa ada diskriminasi yang dilakukan oleh Kemendagri karena TGUPP itu ada sejak era Jokowi. Ternyata, ini menjadi “serangan” yang mematikan bagi Kemdagri karena pernyataan itu seolah “menelanjangi” profesionalitas sebuah lembaga pemerintah. Dugaan-dugaan yang muncul adalah adanya “dendam” politik yang dimainkan oleh lawan politik Anies di Pilgub DKI mengingat PDIP sebagai pengusung utama dari rivalnya (Ahok). Liarnya opini yang terkait TGUPP ini membuat Kemendagri yang dipimpin oleh orang dekat Jokowi ini “menyerah” dan menyetujui TGUPP masuk dalam APBD DKI Jakarta tahun 2018 meski sebelumnya Anies telah menyatakan bahwa ia akan tetap melanjutkan program TGUPP, baik disetujui Kemdagri atau tidak. Lagi-lagi Anies Menang!
(4) Keempat, Anies tak diberi panggung saat kemenangan Persija
Peristiwa ini cukup unik karena menurut hemat saya, pertandingan antara Persija Jakarta melawan Bali United ini merupakan laga “perebutan panggung” politik. Mengapa demikian, karena turnamen itu adalah turnamen Piala Presiden yang tentunya Jokowi memiliki hajat untuk “manggung”. Sementara lokasi pertandingannya di wilayah Jakarta (stadion GBK) di mana Anies sebagai pemimpin di wilayah itu.
Klub Persija dan Bali United secara simbolik merefer kepada Anies dan Jokowi. Pertandingan keduanya seolah-olah menjadi kompetisi perebutan “konstituen” antar Anies dan Jokowi. Persija sebagai klub asal DKI Jakarta dan Anies menjadi pembinanya sedangkan Bali United berasal dari Provinsi Bali yang merupakan basis PDIP yang notabenenya Jokowi sebagai petugas dari partai itu.
Dihalanginya Anies Baswedan untuk ikut serta mendampingi Jokowi untuk menyerahkan tropi kepada Persija Jakarta sebagaimana layaknya gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Walikota Bandung Ridwan Kamil saat mendampingi Jokowi menyerahkan tropi kepada Persib Bandung yang menjadi pemenang Piala Presiden pada 2015 silam telah mempertontonkan diskriminasi yang dilakukan oleh panitia yang diketuai oleh Maruarar Sirait (kader PDIP).
Akan tetapi, yang menarik menurut saya adalah ketika peristiwa itu diteropong melalui semiotika akan menghasilkan beragam makna yang salah satunya kemenangan Anies atas Jokowi.
Ketika Anies dihalangi untuk turut mendampingi Jokowi memberi tropi seolah menjadi penanda bahwa Anies harus tetap di atas sementara Jokowi yang harus turun. Artinya, secara simbolik Anies ditempatkan pada posisi superior dan Jokowi pada posisi inferior atau subordinat. Posisi Anies di atas dan Jokowi di bawah menjadi tandanya. Sementara penyerahan tropi dari Jokowi kepada Persija dapat dimaknai sebagai penyerahan kemenangan kepada Anies sebab ia merupakan pembinanya.
Maka tak heran, banyak orang berseloroh bahwa Jokowi secara simbolik menyerahkan kekuasaannya kepada Anies.
Pencitraan yang ingin dibangung untuk Jokowi hancur berantakan oleh sebuah tanda kecil, yakni DISKRIMINASI yang pada akhirnya mengantarkan Anies mendapatkan “Piala” sebagai POLITISI TERBAIK yang BERJIWA BESAR. Sekali lagi kali ini Anies Menang!
Permainan tanda yang dilakukan rezim Jokowi terhadap Anies Baswedan sejauh ini merugikan Jokowi pada tingkatan tanda (citra). Sejumlah tanda yang dimainkan rezim, konotasinya menunjukkan kemenangan Anies atas Jokowi. Setidaknya sampai saat ini Anies telah menang dengan skor 4-0. Seharusnya permainan tanda itu dimenangkan oleh Jokowi tetapi kesalahan yang terjadi membuat dia kehilangan poin yang cukup telak.
Apakah kemenangan Anies ini menjadi petanda berulangnya sejarah pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang sebagaimana kemenangan Susilo Bambang Yudhoyono atas Megawati Soekarnoputri di Pemilihan Presiden 2004 silam? Marilah kita tunggu permainan selanjutnya.***
