Fahri Hamzah Puji Langkah Hukum SBY Terkait E-KTP: Akhirnya Bapak Bersuara


[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) mengaku sudah mengundang para mantan menteri hingga mantan pejabat terkait dengan proyek e-KTP. Hal ini dilakukan SBY sebagai reaksi atas penyebutan namanya sebagai aktor di balik proyek e-KTP yang belakangan didua banyak dikorupsi oleh beberapa nama pejabat penting negara di jajaran pemerintahan Presiden Joko Widodo.

Menurut SBY, dari kesaksian para pembantunya itu, proyek e-KTP telah dijalankan sesuai dengan prosedur. Bahkan, dia menyebut bahwa tak ada program pemerintahan lain yang dijalankan lebih hati-hati, daripada proyek e-KTP.

"Organisasi sistemnya dibuat secara pruden, penuh kehati-hatian, barangkali ini program pemerintah yang penuh kehati-hatian dengan mekanismenya penuh akuntabilitas, pengawasannya diatur dengan dengan seksama," ujar SBY dalam jumpa pers di kantor DPP Partai Demokrat, Selasa 6 Februari 2018.

SBY menyatakan informasi itu didapatnya dari mantan Mendagri, mantan Menko Polhukam, mantan Ketua Tim pengarah Pengadaan e-KTP, mantan Jaksa Agung, mantan Mensesneg, mantan Seskab, hingga mantan Menko Perekonomian.

SBY mengaku tidak terlalu mengetahui hal teknis terkait e-KTP. Maka dari itu, sebelum klarifikasi dilakukan, dia pun menghimpun informasi. Dari semua testimoni para mantan pejabat itu, tak ada satu pun yang menyatakan pernah ada usulan yang masuk untuk menghentikan proyek e-KTP.

Nama SBY sebelumnya disebut oleh Mirwan Amir dalam persidangan kasus korupsi e-KTP, dengan tedakwa Setya Novanto. Mirwan mengaku SBY mengetahui betul perihal proyek e-KTP yang bermasalah. Namun, SBY tetap melanjutkannya.

"Saya menyampaikan ke Pak SBY agar e-KTP tidak diteruskan," ujar Mirwan di dalam persidangan  di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis 25 Januari 2018. Mirwan bersaksi untuk terdakwa Setya Novanto.

Menurut Mirwan, saat itu ia mendengar informasi dari pengusaha Yusnan Solihin bahwa ada masalah dalam pelaksanaan proyek e-KTP. Informasi itu kemudian disampaikan kepada SBY saat ada kegiatan di kediaman SBY di Cikeas, Jawa Barat.

Namun, menurut mantan Wakil Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu, SBY menolak menghentikan proyek e-KTP yang sedang berlangsung. Alasannya, karena saat itu menjelang pelaksanaan pemilihan kepala daerah.

"Tanggapan Bapak SBY karena ini menuju pilkada, jadi proyek ini harus diteruskan," kata Mirwan.

Sumber: KOMPAS

------

Langkah SBY untuk mengklarifikasi sekaligus melaporkan pihak-pihak yang dianggap mencemarkan nama baik mantan Presiden RI ini dipuji Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.