[PORTAL-ISLAM.ID] Presiden Joko Widodo didesak mendepak Yasonna Laoly dari kabinet.
Yasonna harus dipecat dari posisi Menteri Hukum dan HAM karena berurusan dengan KPK diduga menerima uang korupsi proyek KTP elektronik.
"Kita minta Presiden Jokowi evaluasilah kabinet kerjanya menjelang detik-detik terakhir masa kepemimpinannya di periode ini," kata Presidium Koalisi Aksi Mahasiswa dan Pemuda Untuk Pemerintahan Bersih (Kompas) Yonfi Saputra seperti dirilis RMOL, Jumat 12 Januari 2018.
Menurut dia, membiarkan Yasonna tetap berada di kabinet akan melahirkan citra buruk terhadap Jokowi sehingga elektabilitas Jokowi di Pilpres 2019 menurun.
"Jangan sampai nanti gara-gara masalah Yasonna Laoly ini, Jokowi dianggap gak tegas menindak. Ya khawatir nanti ketika Pak Jokowi selesai di periode ini ada catatan merah dalam kepemimpinannya. Tidak menutup kemungkinan berimbas ke Pilpres," pungkasnya.
Diketahui, dalam surat dakwaan mantan dua pejabat Kementerian Dalam Negeri Irman dan Sugiharto, tiga nama politisi PDI Perjuangan, Yasonna, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo, dan Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey tertera sebagai pihak yang diduga diperkaya dalam proyek yang ditaksir merugikan negara hingga Rp 2,3 triliun itu.
Yasonna disebut-sebut kecipratan uang sebesar 84 ribu dollar AS, Ganjar sebesar 520 ribu dollar AS, dan Olly sebesar 1,2 juta dollar AS.
Namun, mereka bertiga membantah telah menerima uang haram itu. Ketika itu, Yasonna dan Ganjar duduk sebagai anggota Komisi II DPR, sementara Olly duduk sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Namun, mereka bertiga membantah telah menerima uang haram itu. Ketika itu, Yasonna dan Ganjar duduk sebagai anggota Komisi II DPR, sementara Olly duduk sebagai pimpinan Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Sumber: RMOL
