Kultur Syuro PKS “Zaman Now”
Oleh: Pitoyo Marhaban
(Anggota Ahli Partai Keadilan Sejahtera)
Hari ini kita hidup di era keterbukaan, ketika data dan informasi jauh lebih mudah diakses serta tak sulit untuk diperbandingkan kualitas dan kesesuaiannya lewat hanya bermain gawai dan jari.
Contoh terkini adalah mengenai hasil Pemilihan Raya (Pemira) 2017 soal jaring bakal Capres dari internal yang menempatkan Hidayat Nur Wahid, Ahmad Heriyawan dan Anis Matta sebagai pilihan aspirasi kader. Tanpa perlu dihitung secara transparan dan hasilnya tak dipampang di media resmi www.pks.id, namun rajutan komunikasi di antara kader PKS melalui jaringan media sosial mampu mengalahkan tertutupnya pengelolaan partai yang hanya meliterasikan tsiqoh dan taat (trust and obedience) ketika menjawab pertanyaan para kader.
Apa jadinya, misal kelak, tiba-tiba muncul “Kang Iman” mengganti kandidat bakal capres hasil aspirasi Pemira tanpa dilandasi legitimasi keterwakilan yang dianggap setara dengan Pemira sebagai salah satu instrumen syuro? Semoga saja tidak akan pernah terjadi dalam sejarah PKS.
Lingkungan eksternal kita pun ikut berubah. Yang mencolok adalah fakta eksistensi generasi millenial sebagai basis konstituen maupun ceruk potensial dengan karakter yang jauh lebih open minded, borderless informed, dan free expressio, berbeda jauh dari karakter generasi sebelumnya.
Menjamurnya distribusi tulisan lawas Anis Matta (2002) berjudul “Ketidaksetujuan terhadap hasil Syuro” di lini-lini medsos sesungguhnya ikut menguak sisi kelabu fenomena sosial yang laten di tubuh PKS terkait setuju-tidak terhadap hasil syuro di seluruh era kepemimpinan.
Ketidaksetujuan itu saat ini pun mungkin telah mencapai puncaknya dengan membelah preferensi sikap kader untuk ikut narasi kutub Patra (Anis Matta) atau ikut literasi TB Simatupang (Shohibul Iman), yang oleh penulis dan sebagian besar kader dianggap mewakili style modernitas serta keterbukaan tata kelola partai “Bottom Up Heavy” sebagai antitesa style tata kelola partai secara tertutup dan otoriter dengan “Top Down Heavy” sebagai citarasa utama.
Ketidaksetujuan terhadap hasil syuro di era saat ini seyogyanya dapat disikapi dengan mulai merubah beban tanggung jawab majelis syuro dari hanya ke Ketua Majelis Syuro, menjadi juga tanggung jawab langsung kader. Ide perubahan tersebut akan mewajibkan para anggota majelis syuro PKS untuk merancang, membahas, dan menerima feedback agenda serta hasil Majelis Syuro langsung dari wilayah keterwakilannya masing-masing melalui harmonisasi gaya “Top Down” dan “Bottom Up”.
Jelang sidang Majelis Syuro PKS tanggal 13-14 Januari 2018, penulis memandang perlunya para anggota Majelis Syuro baik yang terpilih melalui jalur Pemira maupun yang ditunjuk melalui jalur pakar (khubaro), agar mau dan rajin turun ke bawah. Mereka perlu menggelar majelis aspirasi serta membuka banyak ruang dialog langsung dengan kader di wilayahnya secara terbuka, egaliter tanpa sekat. Sembari dengan sejenak menanggalkan statusnya sebagai Anggota Ahli PKS yang duduk di Majelis Syuro ketika berdialog dengan kader.
Harapannya, tradisi baru ini mampu memediasi sedikit demi sedikit perbedaan pendapat tajam di antara kader dan elit partai yang selama ini hanya tersalurkan melalui kanal proxy medsos di luar gelanggang resmi arena Majelis Syuro. Para anggota majelis syuro diharapkan akan lebih berani lantang berbicara, tidak hanya mewakili kemampuan pengamatan dan pandangannya saja secara pribadi seperti yang telah terjadi selama ini, namun juga berani bersuara tanpa ewuh pakewuh yang dikuatkan dengan orisinalitas dan amanah aspirasi langsung dari kader grasroot.
Beberapa isu strategis terkait ishlah Fahri Hamzah, Pemilu 2019 dan fenomena Standar Ganda yang kerap dirasakan serta diprotes oleh sebagian kader selama ini dapat ikut ditinjau dan diakomodir sebagai agenda strategis yang cukup layak dibahas pada sesi Majelis Syuro kali ini.
Khusus terhadap fenomena Standar Ganda, tampaknya sebagian besar kader PKS memiliki catatan tersendiri. Karena sungguh kebijakan yang diambil oleh pengurus partai dalam kurun 2 tahun belakangan ini sangat terasa diskriminatif dan tebang pilih serta tidak mencerminkan keadilan.
Proses pendisiplinan, sanksi dan pemecatan sangat terlihat hanya diberlakukan secara tergesa kepada sekelompok kader yang melakukan kekhilafan, berbeda pendapat dengan qiyadah secara terbuka di ruang publik (baca: tidak taat dan tsiqah) dan rentetan kejadian lainnya. Sementara sekelompok kader lainnya meskipun melakukan hal yang sama atau jauh lebih berat, terlihat biasa saja, tidak masalah, bahkan masih diberikan tempat terhormat sebagai (calon) pejabat partai/publik atau sekedar didengungkan sebagai Hero/Legend walau dari jeruji penjara.
Dinamika kritik yang keras kepada para pemimpin partai hingga akhirnya diutarakan secara bergerombol sesungguhnya bukanlah fenomena baru. Di era kepemimpinan sebelumnya, PKS sudah mengenal kelompok Forum Kader Peduli (FKP). Hanya nuansa pembedanya adalah pada pelaku dan tema kritiknya.
Kalau dahulu FKP diusung oleh para senior, sepuh dan orang tua, dengan tema gaya hidup, kekayaan dan jabatan, maka kritik terhadap kepemimpinan PKS di “Zaman Now” diusung oleh para anak muda, generasi milenial, punggawa reformasi 98, dan demonstran di zaman Mega-SBY yang sangat melek media serta punya banyak pilihan akses informasi non-media, baik sifatnya primer maupun sekunder.
Tema kritik saat ini yang diusung para anak muda (syabab) pun kali ini lebih substansif. Seperti tentang kebijakan partai (internal/eksternal), tata kelola organisasi dan strategi/taktik politik. Dengan demikian, tema-tema kritik “Zaman Now” tidak lagi terkesan cengeng, lebay dan melow hanya soal pencitraan, jam rolex, alphard bahkan juga soal istri muda seperti marak digunjing dan dituntut para era FKP dulu.
Namun amat disayangkan bila reaksi pemimpin PKS saat ini lebih memilih memaksakan ide melalui pencopotan dan pemecatan kader yang memiliki ide berbeda. Kondisi ini sangat jauh berbeda dengan tradisi membuka lebar pintu dan ruang untuk kritik seperti yang terjadi di masa lalu, meskipun sebagian kader PKS telah khilaf menumpahruahkan sinisme dan tuduhan personal mereka, seperti termuat di dalam desertasi Arief Munandar (Dinamika Habitus PKS antara parpol dan jamaah, 2011), namun tak satupun dari mereka yang dicopot apalagi dipecat.
Urgensi perubahan kultural ini sekaligus mendorong sistem partai agar selalu updated, dinamis, dan sesuai dengan kondisi tantangan zaman. Karena bila tidak, maka dapat berakibat fatal terhadap keberlanjutan eksistensi partai dalam beradaptasi dengan tuntutan zaman.
Akhir kata, penulis mengucapkan selamat bersidang kepada para anggota majelis syuro PKS, sesungguhnya Allah menjadi saksi atas amanah umat yang ada di pundak kita.***
