[PORTAL-ISLAM.ID] “Selamat ulang tahun partainya wong cilik!” Demikian seruan Jokowi saat menghadiri perayaan HUT ke-45 PDIP di Jakarta Convention Center, sebuah lokasi yang sangat prestisius untuk event-event berbau kerakyatan. Jikalau seruan Jokowi ini disampaikan pada tahun 1999, barangkali publik akan bertepuk tangan. Tapi, sekarang? Saya lebih cenderung menyebut—maaf-maaf—Presiden Jokowi sudah menyebar hoaks; kabar palsu.
Saya masih ingat pada awal reformasi itu. Ada harapan besar rakyat kecil terhadap PDIP, terhadap Megawati. Kala itu jargon “partai wong cilik” hampir-hampir muncul dalam percakapan sehari-hari. Lacurnya, saat Megawati terpilih memimpin Indonesia pada 2001-2004, hanya ada kekecewaan yang bertalu-talu.
Penjualan-penjualan aset negara, lepasnya Sipadan-Ligitan, pemotongan berbagai subsidi untuk rakyat yang berdampak—di antaranya—dua kali harga BBM naik, menjadi faktor yang dicatat oleh publik. Akumulasi kekecewaan ini membuat suara PDIP terhempas pada pileg 2004, dan Megawati harus mengakui bahwa rakyat lebih percaya kepada Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) ketimbang dirinya.
PDIP pun berputar arah—dari the rulling party menjadi oposisi. Mereka berbalik 360 derajat. Untuk menegasikan sebagai partai wong cilik, banyak kebijakan pemerintah yang dikritisi habis-habisan. Mendadak PDIP menjilat ludah sendiri dengan menolak kenaikan harga BBM dan TDL di era SBY—meskipun kenaikan itu akibat membumbungnya harga minyak dunia dan diikuti oleh program kompensasi kepada masyarakat, yakni bantuan langsung tunai.
Lima tahun pertama, PDIP tetap gagal merebut suara rakyat. Partai Demokrat mendominasi Pileg 2009. Bahkan sekalipun Megawati berkongsi dengan Prabowo, kepercayaan rakyat kepada SBY pada Pilpres 2009 tidak tergoyahkan.
Kalaupun PDIP berhasil menjadi pemuncak 2014, ini tak lebih dari dampak selesainya periodesasi SBY dan Jokowi effect. Kemenangan itu bukan akibat keberhasilan PDIP membranding diri sebagai parpol wong cilik, melainkan akibat arus dukungan rakyat kepada Jokowi yang dianggap sebagai pemimpin wong cilik. Saya ingat sekali semasa itu Jokowi terkenal sebagai walikota yang rela berembuk berkali-kali dengan pedagang pasar di Solo yang hendak digusur.
Faktualnya, saat Jokowi memerintah, pola pendekatan PDIP tidak jauh-jauh beda saat Megawati berkuasa. Bahkan barangkali lebih parah. Saat pemerintah menaikan harga BBM dan TDL berlipat-lipat kali tinggi, PDIP menjadi partai yang paling getol mendukung. Pembenaran akan kenaikan BBM terus dilakukan, bahkan saat harga minyak dunia turun.
Saat publik berhimpun menyuarakan tentang penegakan hukum, alih-alih menyerap aspirasi, PDIP malah sibuk menggalang dukungan demi perubahan UU MD3 agar mereka punya kursi jabatan di DPR. Saat petani ditembak dengan gas air mata oleh polisi, PDIP sibuk berkampanye untuk Basuki Tjahja Purnama “si raja gusur” di DKI Jakarta. Saat harga cabai meroket, PDI P malah memilih untuk tidak bersuara. Saat ada aksi cor kaki petani dari Kendeng, PDIP pun tutup mata.
Betul, PDIP telah menorehkan sejarah, tetapi bukan sejarah yang wong cilik inginkan. Di saat PDIP sibuk mengusung banyak jenderal aktif polisi sebagai cagub/cawagub Pilkada, diam-diam jumlah utang Indonesia kian dekat saja ke Rp4.000 triliun. Padahal dalam postur APBN 2018, pendapatan negara diproyeksikan cuma sebesar Rp1.894,7 triliun. Celakanya, hingga awal Desember 2017, Kementerian Koordinator Perekonomian merilis baru empat dari 245 Proyek Strategis Jokowi yang rampung.
Kita sepakat infrastruktur harus dibangun, tapi harus sesuai kemampuan. Ilustrasinya ibarat individu kelas menengah baru berumah tangga, kalau langsung beli rumah, mobil serta menjalani gaya hidup kelas atas, maka keuangan keluarga pasti sangat bermasalah. Agar tidak demikian, maka uang harus digunakan untuk yang bersifat prioritas.
Sekarang perhatikan jalan transpapua yang dibangun Jokowi itu. Bagus memang, tapi apakah ada kendaraan-kendaraan bermotor yang lewat? Apakah ada efek ekonomi besar di sana? Juga BBM satu harga yang konon akal-akalan itu—hanya satu harga saat Jokowi kunjungan kerja ke Papua, setelah itu kembali melangit.
Dan semua kekacuan pola pembangunan pemerintah ini, yang membuat beban hidup wong cilik sebagai mengenaskan, tak bisa dilepaskan dari dukungan PDIP. Jadi, kalau sekarang ada yang menyebut PDIP sebagai partai wong cilik, saya akan menganggap hal itu sebagai hoaks. Sekalipun yang menyebutnya seorang Presiden RI.
Penulis: Rahmat Thayib, pegiat Gerakan Demokrasi Berkeadaban
