Sebut Dana KJP Berkurang, Tsamara DILIBAS HABIS Netizen: MANA DATANYA? Share Dong


[PORTAL-ISLAM.ID]  Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Tsamara Amany Alatas meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, untuk memerhatikan penyaluran dana Kartu Jakarta Pintar (KJP).

Menurut Tsamara, dari hasil pertemuannya dengan warga di beberapa kawasan di Jakarta ternyata banyak yang mengadukan mengenai persoalan KJP yang macet.

"Dua minggu terakhir, saya bertemu warga di Kebon Kacang, Kebon Melati, dan Tanah Tinggi. Mereka semua mengaku bingung, mengapa dana KJP sekarang macet? Dulu lancar-lancar saja," kata Tsamara, Rabu, 13 Desember 2017.

Tsamara mengatakan dana KJP yang diterima ibu-ibu di tiga kawasan tersebut dikurangi.

Dana per bulan yang biasa diterima untuk anak SD sebesar Rp 100.000 bisa berkurang menjadi Rp 80.000.

Bahkan di Tanah Tinggi, seorang ibu yang biasanya menerima Rp 150.000 per bulan untuk anaknya yang duduk di bangku SMP, kini belum menerima penyaluran dana tersebut lagi.

"Saya coba tanyakan ke mereka, apakah ada penjelasan resmi? Mereka jawab tidak ada. Anggarannya ada. Tandanya ini masalah realisasi, masalah penyaluran," lanjut Tsamara.

Politisi muda ini menganggap Anies Baswedan harus mampu melakukan pengawasan terhadap setiap rupiah uang APBD yang ditujukan untuk dana KJP.

"Pak Anies kan punya program KJP Plus. Ini kan bagus. Apalagi, KJP Plus untuk tahun 2018 kan anggarannya naik. Tahun 2017, KJP itu anggarannya Rp 3,04 trilliun. Tahun 2018 dengan KJP Plus anggaran mencapai Rp 3,9 trilliun. Jangan sampai anggaran naik terus, tapi karena pengawasan tidak baik, penyalurannya juga jadi tidak benar," ujar Tsamara.

"Sekali lagi, Ini fakta yang dapat ditemui di lapangan. Sudah ada beberapa pemberitaan yang membahas tentang ini. Ini juga tercatat dalam dokumentasi berbentuk video. Saya rasa Ini masalah sangat mendasar. Pak Gubernur harus memberikan perhatian khusus terkait ini," imbuhnya.

Namun rupanya Tsamara sama sekali tak mengetahui bahwa Dinas Pendidikan DKI Jakarta memastikan kalau dana Kartu Jakarta Pintar (KJP) tidak ada yang macet atau tidak turun. Pencairan dana sendiri berlangsung secara bertahap.
Dinas Pendidikan pun mengimbau masyarakat yang merasa pencairan kartu KJP-nya macet atau ada potongan, agar segera melapor.

Kepala Dinas Pendidikan Pemprov DKI Jakarta Sopan Adrianto mengatakan, saat ini pihaknya belum menerima kabar adanya penerima KJP yang macet atau tidak turun. Saat ini, memang sedang dilakukan pencairan dana KJP tahap II tahun 2017.

“Untuk periode Juli - Desember 2017, memang baru dilakukan pada tanggal 5 Desember,” ujarnya, Sabtu lalu, 9 Desember 2017.

Pencairan sendiri dilakukan secara bertahap oleh Bank DKI. Karena, jumlah penerima KJP tahap II 2017, cukup banyak yaitu 778.058 peserta didik.

Karena itu, perlu dilakukan verifikasi terhadap nomor rekening penerima KJP sehingga tidak terjadi kesalahan di dalam penyaluran dana.

Lalu, lanjut Sopan, penerima KJP tahap II 2017 sudah bisa mengecek dana KJP yang masuk di buku rekening masing-masing peserta didik. Dan dapat menggunakan dana rutin bulanan sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditetapkan.

“Kami pastikan tidak ada potongan atau pengurangan dana terhadap penerima KJP. Peserta didik penerima KJP akan mendapatkan dana sesuai dengan besaran yang ada di tiap jenjang pendidikan,” terangnya.

Jika terdapat permasalahan ataupun kendala terkait pencairan dana KJP, dapat menghubungi SMS pengaduan di nomor 089525767869. Atau datang ke Helpdesk KJP di Kantor Pusat Pelayanan Pendanaan Personal dan Operasional Pendidikan (P4OP) di Jalan Jatinegara Timur IV No.55, Rawabunga, Jatinegara.
--------

Pernyataan Tsamara yang dianggap mendiskreditkan Gubernur Anies Baswedan akhirnya menuai kecaman publik.

Tanpa ampun, satu demi satu netizen membantah dan melibas pernyataan perempuan muda ini.