Sebenarnya Jokowi Mengecam atau Mendukung Klaim Trump Atas Yerusalem


[PORTAL-ISLAM.ID]  Pemimpin-pemimpin dunia mengecam keras pernyataan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Mulai dari Eropa hingga Asia, banyak pemimpin negara tak setuju dengan statement sepihak itu. Bagi mereka, ujaran Trump itu hanya semakin memperburuk ketegangan politik di Timur Tengah. Bahkan bisa turut mengguncang stabilitas keamanan dunia.

Keberpihakan AS dalam konflik Israel-Palestina ini jelas tidak akan meredakan persoalan. Semua orang tahu, Israel telah lebih 50 tahun melakukan okupasi di wilayah Palestina. Mereka menjajah, menindas dan melanggar hak-hak asasi manusia. Rakyat Palestina juga dihalang-halangi dalam menjalankan ibadah di Masjid Al-Aqsa. Ini yang kerap memicu konflik kekerasan, karena reaksi protes selalu dibalas dengan tindakan represif, seperti pemukulan dan penembakan.
Demi kemanusiaan, ini harus segera dihentikan. Tidak ada kata lain, jalan perdamaian yang harus ditempuh. Satu-satunya cara adalah membuat kesepakatan yang saling menguntungkan, yakni pendirian dua negara berdampingan (two state solution). Bukan seperti cara Trump, yang hanya mengakui Israel sebagai negara.

Presiden Jokowi telah bereaksi dengan pernyataan Trump itu. Ia mengecam pernyataan itu dan mendesak negara-negara Organisasi Kerjasama Islam (OKI) agar segera mengelar sidang khusus tentang masalah pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel ini. Ia juga meminta PBB agar segera menggelar sidang untuk menyikapi pengakuan sepihak AS itu.

Namun, bagi banyak orang sikap itu belumlah cukup. Ketua Progres 98, Faizal Assegaf, bahkan menyebut Jokowi lemah tak bernyali. Sebagai pemimpin negara dengan mayoritas penduduk beragama Islam, ia seharusnya bertindak tegas dan mencarikan solusi konkrit mengatasi persoalan ini.

Sikap sangsi dari publik terhadap Jokowi itu tidak bisa disalahkan. Terbukti selama ini kader dari PDI Perjuangan itu cenderung kurang sensitif terhadap persoalan umat. Jangankan membela hak umat Islam di pentas internasional, di dalam negeri saja, aparatnya gemar melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Dan, dia selalu tak bereaksi.

Apalagi, Duta Besar AS untuk Indonesia Joseph Donovan menyebut sikap AS yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel sudah dikonsultasikan dengan Indonesia. Komunikasi itu dilakukan sebelum klaim ini diumumkan oleh Trump. Apakah Donovan berbohong? Entahlah. Yang pasti pernyataan itu ia bagikan melalui rilis di berbagai media, Kamis, 7 Desember 2017.

Apabila Jokowi berani, ia mestinya bisa bertindak lebih dari hanya sekedar mengumbar kecaman. Toh, AS juga berani menunjuk hidung dan mengkambinghitamkan pemerintah, dengan menyebut klaim Trump itu sudah didiskusikan sebelumnya dengan Indonesia. Buktikan jika itu tidak benar. Tetapi kalau pemerintah diam, berarti pengakuan Donovan itu benar adanya.

Padahal, jika menilik ke belakang, Indonesia merupakan salah satu negara yang sejak awal mendukung perjuangan Rakyat Palestina. Bahkan mendorong Palestina diakui sebagai anggota penuh PBB. Pada era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Indonesia juga menjadi negara paling getol menyuarakan kemerdekaan bagi bangsa Palestina. Di beberapa forum internasional, SBY kerap mendorong resolusi damai bagi kedua negara yang tengah berkonflik.

Seperti di forum pertemuan puncak US-ASEAN Summit tahun 2012 di Phnom Penh, Kamboja, SBY secara terang dan gamblang mendesak adanya gencatan senjata dan meminta negara-negara tertentu menghentikan kekerasan dan kekejaman tentara terhadap rakyat sipil.

SBY berpendapat, solusi paling realistis terhadap konflik yang terjadi adalah pendirian dua negara. Melalui Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Marty Natalegawa, pemerintah terus menyerukan agar Dewan Keamanan (DK) PBB segera mengambil langkah konkret untuk meredakan ketegangan di Gaza.

Berdasarkan Piagam (Charter) DK PBB diharapkan mampu menyelesaikan konflik berkepanjangan yang terjadi antara Israel dan Palestina. 

Namun sayang, peran DK PBB, ternyata masih bergantung dengan AS. Kekuataan yang dimiliki AS membuat efektivitas DK PBB tidak maksimal dan cenderung dikerdilkan. Imbasnya, DK PBB lebih memihak Israel.

Sejak dulu AS memang selalu berupaya menggagalkan perdamaian, karena keberpihakan kepada Israel. Namun, kali ini Negeri Paman Sam itu sudah bertindak terlalu jauh. Saat kedua pihak masih mengadu argumen di meja perundingan, Trump justru memperkeruh keadaan. Sikap berpihak itu seharusnya menggugurkan peran AS sebagai mediator dalam upaya perdamaian.

Oleh: Patrick Wilson