KERAS! Habibie: Indonesia Dijajah VOC yang Pakai Baju Baru


[PORTAL-ISLAM.ID]  Presiden RI ke-3 BJ Habibie menyebut bahwa Indonesia sudah selayaknya bisa mengolah seluruh sumber daya alam secara mandiri guna menyejahterakan rakyat secara menyeluruh. Sebab, dengan begitu, Indonesia telah mengimplementasikan sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Habibie menjelaskan, salah satu efek dari globalisasi ekonomi adalah terjadinya pengalihan kekayaan alam suatu negara ke negara lain. Ironisnya, setelah sumber daya tersebut diolah menjadi produk dan memiliki nilai tambah yang tinggi, maka produk tersebut dijual kembali ke negara asal sehingga rakyat harus membeli dari bangsa lain.

“Ini adalah penjajahan dalam bentuk baru. Neokolonialisme atau dalam pengertian sejarah kita adalah VOC (Verenigde Oost-Indische Compagnie) yang memakai baju,” kata Habibie dalam pembukaan Silaknas ICMI di Istana Kepresidenan, seperti dikutip Republika, Jumat, 8 Desember 2017.

Lebih lanjut dilansir Republika, menurut penggagas ICMI itu, untuk menghadapi neokolonialisme VOC dalam baju baru, pemerintah Indonesia harus bisa memperhatikan dan memperjuangkan kerja rakyat sendiri.

Hal ini bisa dilakukan, sambung Habibie, dengan cara meningkatkan kesempatan kerja melalui berbagai kebijakan dan strategi yang berorientasi pada kepentingan dan kesejahteraan rakyat.

Habibie juga menjelaskan, alangkah bijaksana jika semua produk yang dibutuhkan untuk Indonesia menggunakan jam kerja sendiri baik untuk nilai tambah maupun proses biaya tambah.

“Produk yang diimpor pun bisa dikenakan pajak karena itu akan merampas jam kerja masyarakat dalam negeri. Sedangkan produk yang dieskpor harus diberi insentif pajak karena menjual jam kerja,” papar dia.

Habibie menyontohkan, pekerja pemanggul batu dibayar hanya dua dollar per jam, sedangkan pembuat pesawat bisa dibayar mencapai 200 dolar per jam. Artinya kualitas dari nilai tambah sebuah produk sangat menentukan harga yang akan dibayar oleh setiap pekerja.

“Dan kualitas produk juga akan berpengaruh nyata pada fiskal negara yang kemudian mampu berimplikasi dalam pembangunan sarana dan prasarna lain seperti pendidikan, kesehatan, dan kebudayaan,” pungkas dia.

Sumber: Swamedium