Jokowi Ingin Pangkas Jumlah Mahasiswa di PTN, Tanda Keuangan Negara Sudah Sekarat?


[PORTAL-ISLAM.ID]  Keinginan Jokowi untuk membatasi mahasiswa di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) yang disampaikannya saat menutup Rembuk Nasional Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia (APTISI) di Universitas Indonusa Esa Unggul, Jakarta, Rabu, 29 November 2017 membuat publik mengernyitkan dahi.

"Apa lagi mau Jokowi ini?"

Dikutip dari RMOL, Jokowi mengatakan, "Saya lebih senang kalau perguruan tinggi itu fokus, tidak semuanya diambil," kata Jokowi.

Menurut Jokowi, pembatasan mahasiswa itu terkait dengan jumlah mahasiswa yang terlalu banyak, tidak berimbang dengan jumlah tenaga pengajar.

"Mahasiswanya diambil semuanya, ada yang perguruan tinggi negeri, mahasiswanya lebih dari 30 ribu atau 40 ribu," ungkap Jokowi.

Artinya, kata Jokowi, jika mahasiswa lebih sedikit, maka mereka akan lebih fokus menerima pengajaran. Begitu juga dosen, akan lebih mudah dalam menyampaikan materia di kampus, ketimbang dengan mahasiswa yang banyak.

Jokowi sudah menugaskan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) M Nasir untuk merealisasikan rencana itu.

"Saya tadi sudah bisik-bisik ke Pak Menristekdikti, langsung batasi. Dan juga sudah dijawab, benar, Pak, saya laksanakan. Kita tunggu saja menterinya nanti bergerak kapan," pungkas Jokowi.

Lebih lanjut, Jokowi mengatakan perguruan tinggi harus berinovasi dalam memberikan pendidikan yang sesuai dengan perkembangan zaman. Dia menambahkan, perkembangan dunia saat ini mengarah kepada pemanfaatan digital baik di segi perekonomian, politik, media hingga pendidikan.

-------

Niat Jokowi mengurangi jumlah
mahasiswa, dalam hal ini langkah awal yang paling logis untuk segera dilakukan adalah mengurangi kuota mahasiswa baru PTN, membuat publik terheran-heran. Apa sebenarnya yang ada di dalam benak Jokowi?

Pak Jokowi mungkin lupa, salah satu tujuan bernegara yNg tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah mencerdaskan kehidupan bangsa.

Hal ini semestinya berarti pemerintah berkewajiban mencerdaskan anak bangsa melalui penyediaan sarana dan prasarana pendidikan, termasuk menyediakan tenaga pengajar yang mumpuni.

Mencerdaskan kehidupan bangsa juga berarti setiap warga negara dan anak bangsa memiliki hak untuk dpaat mengakses lembaga pendidikan dan hak itu semestinya dijamin oleh negara!

Jadi, sekali lagi apa dasarnya pernyataan Pak Jokowi ini?

Apakah ini ada kaitannya dengan alokasi dana APBN ke dunia pendidikan Indonesia yang jumlahnya semakin hari semakin membesar?

Lalu apa artinya perintah Jokowi untuk menganggarkan dana sebesar 4 T untuk Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) jika ujungnya ada pemangkasan mahasiswa di PTN?

Mari sedikit bermain dengan data.

Jumlah peserta seleksi ujian tulis SBMPTN 2017 sebanyak 797.738.

Sebanyak 148.066 orang dinyatakan lulus dan diterima di 85 PTN.

Sementara dari jalur SNMPTN 2017 terdapat 101.906 orang yang diterima di PTN.

Selain itu, masih ada lagi jalur, tetapi tidak semua PTN melaksanakannya dan kuotanya  pun kecil.

Dari ketiga jalur tersebut, diperoleh jumlah mahasiswa baru PTN 2017 sebesar 249.972 orang yang tersalurkan berbagai PTN.

Di luar angka itu, masih ada 549.672 orang yang tidak mendaftar/diterima di PTN, yang kemungkinan besar akan memilih PTS, menempuh studi di luar negeri atau memilih putus sekolah dan bekerja, sementara sebagian kecil menunggu kesempatan tahun depan.

Dari angka ini dapat disimpulkan bahwa PTN hanya menampung 50% lulusan SLTA.

Apakah angka ini masih dipandang terlalu besar oleh Pak Jokowi?

Non sense jika dikatakan pemikiran untuk mengurangi jumlah mahasiswa PTN tak terkait dengan pembiayaan.

Sebab, sama-sama dipahami bahwa kualitas beberapa PTN memang baik, PTN pun diburu karena biaya pendidikan yang relatif lebih murah ketimbang PTS, apalagi ada berbagai tawaran beasiswa bagi siswa berprestasi berupa keringanan biaya pendidikan.

Semua UUD. Ujung-Ujungnya DUIT.

Jadi, keinginan Pak Jokowi membatasi jumlah mahasiswa dengan alasan agar lebih fokus, sangatlah absurd.

Selain absurd, pernyataan ini juga agak serampangan dan melecehkan nama baik kampus-kampus PTN yang dalam menentukan kuota mahasiswa baru tentu mengacu pada beberapa perhitungan matang.

Lain halnya jika Pak Jokowi berani terus terang bahwa dana pendidikan sangat tinggi terutama di saat republik ini semakin sekarat karena sarat utang.

Mungkin publik justru akan maklum dan bisa mengambil langkah partisipatif berupa rogohan kocek yang lebih dalam saat membayar biaya kuliah.

Memang langkah ini pasti akan menghancurkan elektabilitas Jokowi di tahun politik yang krusial, tapi jika pertaruhannya adalah pemangkasan jumlah mahasiswa di PTN, agaknya Jokowi harus segera berkata jujur sebelum kepercayaan publik kepadanya semakin hancur. [*]