BUKAN Intoleransi atau Radikalisme, TAPI Daya Beli Lemah, Pasar Lesu dan Beban Utang Jadi Batu Sandungan Jokowi di 2019


[PORTAL-ISLAM.ID] Intoleransi, radikalisme, sengaja diheboh-hebohkan seolah itu adalah persoalan utama bangsa ini. Padahal persoalan utama adalah EKONOMI YANG GAGAL MEROKET. 

Ekonomi yang gagal meroket padahal dulu sudah digembar-gemborkan inilah yang menyebabkan Daya Beli Lemah, akibatnya Pasar Lesu, sementara Beban Utang makin tinggi... ini semua adalah batu sandungan bagi Presiden sekarang yang konon katanya masih ngebet pengin 2 periode. Boleh ketawa gak?

Berikut dari liputan Harian Terbit...

Daya Beli Lemah, Pasar Lesu dan Beban Utang Jadi Batu Sandungan Jokowi di 2019

Melemahnyanya daya beli rakyat, pasar yang lesu dan tingginya beban utang akan menjadi `batu sandungan` bagi Joko Widodo untuk maju ke Pilpres 2019. Kondisi riil saat ini pengangguran semakin meningkat dan jurang antara si kaya dan si miskin semakin melebar. Sebaiknya, Presiden Jokowi dapat membereskan masalah-masalah makro dan mikro ekonomi ini dalam tempo kurang dari 1,5 tahun, sebelum Pilpres 2019 dihelat.

Peneliti Lingkar Studi Perjuangan (LSP), Gede Sandra mengatakan masalah pelemahan daya beli dan lampu merah rasio utang-ekspor, yang tidak jujur diakui oleh tim Ekonomi Jokowi saat ini, akan menjadi "batu sandungan" Preiden Jokowi untuk maju di pilpres 2019.

“Para pemilih terbesar Jokowi pada pemilu, yang berasal dari sektor tani, saat ini sedang menjerit karena nilai purchasing power petani (terms of trade) selama pemerintahan Jokowi dalam tren menurun,” kata Gede kepada Harian Terbit, Senin (27/11/2017).

Data Biro Pusat Statistik (BPS) menunjukkan indeks purchasing power petani pada Oktober 2014 masih di level 102,87. Pada Agustus 2017 indeks ini turun hingga di level 101,6. Bahkan, pada Februari 2017, sempat anjlok sekali ke level 99,95.

"Kelesuan ternyata juga terjadi di sektor usaha yang lebih luas. Para pengusaha ragu untuk meningkatkan kredit mereka karena takut barang atau jasa yang dihasilkannya tidak diserap pasar," terang Gede.

Ia mengungkapkan data Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bahwa terdapat dana kredit perbankan yang mengganggur (undisbursed loan) sebesar Rp 1400 triliun. Pertumbuhan dana menganggur ini sebesar 9,62 persen, lebih tinggi dari angka pertumbuhan kredit yang masih di level 8,4 persen (Agustus 2017).

Utang

Kemudian, tentang lampu merah "debt service to export ratio". Rasio yang menggambarkan kesanggupan suatu negara melunasi utangnya setiap tahun berbasis pendapatan ekspor tahun yang sama. Batas atas yang aman rasio debt to export ini, menurut Debt Sustainability Framework (DSF) adalah 25 persen. Rasio Indonesia sudah masuk lampu merah karena rasionya di level 39,6 persen.

Nilai rasio Indonesia sangat tinggi bila dibandingkan dengan rasio dari negara-negara sesama berpopulasi besar seperti China (4,9 persen), India (11,2 persen), Pakistan (12,9 persen), dan Bangladesh (4,7 persen) yang semuanya masih sangat aman.

Juga masih sangat tinggi bila dibandingkan dengan rasio dari negara-negara tetangga seperti Malaysia (4,9 persen), Vietnam (3,9 persen), Filipina (12,6 persen), Thailand (5 persen), Kamboja (6 persen), Myanmar (0,8 persen) dan Laos (12,9 persen).

"Sebaik-baiknya Presiden Jokowi dapat membereskan masalah-masalah makro dan mikro ekonomi ini dalam tempo kurang dari 1,5 tahun, sebelum Pilpres 2019 dihelat," tutup Gede Sandra.

Batu Besar

Sementara itu Direktur Eksekutif Voxpol Center Reseach and Consulting,Pangi Syarwi Chaniago menegaskan, masalah ekonomi yang belakangan ini semakin merosot akan menjadi batu sandungan bagi pemerintahan Jokowi. Bahkan masalah ekonomi tersebut tidak hanya menjadi sandungan kecil atau kerikil tapi batu besar yang bakal menghambatnya menjadi Capres 2019 mendatang.

"Selama ini gencar membangun infrastruktur. Tapi hutang semakin membesar. Pembangunan infrastruktur juga tidak dirasakan rakyat kecil," kata Pangi dihubungi terpisah, kemarin.

Menurutnya, bukti ekonomi semakin melemah adalah sulitnya lapangan pekerjaan untuk rakyat. Namun semua permasalahan tersebut ditutupi dengan pembangunan infrastruktur. Padahal pembangunan infrastruktur seperti jalan tol tidak dirasakan masyarakat bawah. Apalagi ketika jalan tol tersebut rampung dibangun juga akan dijual ke pihak swasta. Sehingga yang merasakan manfaat juga bukan rakyat bawah lagi.

"Untuk menutupi hutang yang semakin membesar maka Jokowi juga menarik simpati rakyat dengan membuka pendaftaran PNS secara besar-besaran.  Selain itu juga direncanakan akan memberikan dana segar kepada setiap pesantren sekitar Rp4 miliar," jelasnya.

Diawal tahun 2018, sambung Pangi, Jokowi juga akan meluncurkan program yang mirip dengan Bantuan Lansung Tunai (BLT) seperti yang pernah dilakukan pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Selain itu, harga minyak yang sekarang naik juga akan diturunkan.

Bahkan bisa jadi harga Tarif Dasar Listrik (TDL) juga akan diturunkan sehingga rakyat akan semakin bersimpati terhadap Jokowi. "Semua itu dilakukan agar mendapat simpati dan bisa maju kembali di Pilpres 2019 mendatang," paparnya.

Lebih lanjut Pangi mengatakan, untuk menaikkan elektabilitas, bisa jadi Jokowi akan menggandeng Prabowo atau Gatot Nurmantyo untuk menjadi wakilnya pada Pilpres 2019. Namun jika tidak dilakukan maka Jokowi bisa semakin ditinggalkan rakyat. Apalagi dengan nilai hutang yang semakin besar yang dimanfaatkan untuk membangun infrastruktur.

Badan Pusat Statistik (BPS) merilis bahwa jumlah pengangguran sampai Agustus 2017, mencapai 7,04 juta orang dari 128,06 juta orang angkatan kerja. Jumlah angkatan kerja ini bertambah 2,62 juta orang dibanding Agustus tahun lalu yang sebanyak 125,44 juta orang.

Jika dihitung lebih rinci lagi, pengangguran pada Agustus 2016 dari total angkatan kerja yang mencapai 125,44 juta orang, angka penganggurannya 5,61% atau 7,03 juta orang. Sedangkan pada Agustus 2017 jumlah angkatan kerja 128,06 juta dengan pengangguran 5,50% atau 7,04 juta orang.

Sumber: Harian Terbit