TERBONGKAR! Ada 6.000 Temuan Persoalan Keuangan Pemprov DKI Selama Dipimpin Ahok-Djarot

(Rapat Pemprov DKI dipimpin Anies-Sandi)

[PORTAL-ISLAM.ID] JAKARTA - Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno membeberkan hasil audit BPK ada 6000 temuan pada laporan keuangan Pemprov DKI Jakarta selama dipimpin gubernur sebelumnya.

"Ada 6000 temuan yang didapat di dalam proses audit kemarin oleh BPK. Dan Kita pastikan semua dapat ditindaklanjuti," kata Sandi di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Merdeka Selatan, Senin (23/10/2017), seperti dikutip Okezone.

Hal ini merujuk pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) DKI Jakarta tahun anggaran 2016 saat dipimpin Ahok-Djarot.

Seperti diketahui Ahok menjabat gubernur DKI dari 19 November 2014 - 9 Mei 2017. Sementara Djarot menjadi Gubernur DKI dari 9 Mei 2017 - 14 Oktober 2017.

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan BPK tahun 2016 Pemprov DKI Jakarta mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) karena adanya berbagai temuan-temuan terkait keuangan dan aset. Predikat WDP ini sudah 4 kali berturut-turut dari 2013, 2014, 2015 dan 2016. Suatu kondisi yang menjelaskan buruknya pengelolaan keuangan dan aset Pemprov.

Untuk itu, Sandiaga Uno bertekad untuk membenahi dan menyelesaikan 6.000 temuan hasil audit BPK tersebut agar DKI Jakarta bisa mencapai predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

"Ini mendapat tugas dari pak gubernur bahwa kita straight target besarnya mendapat WTP. Kita punya waktu sempit. Kita harus memprioritaskan pencatatan aset menindkalanjuti temuan dan melakukan beberapa perbaikan dalam 5 bulan ke depan," ujar Sandi.

Ia menambahkan, mendapat predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP) selama empat tahun terakhir merupakan prestasi yang buruk. Sehingga pihaknya bakal berjuang menata aset dan keuangan Pemprov DKI agar label tersebut tak lagi melekat pada masa pemerintahannya.

"Untuk aset sendiri kita akan menjadi prioritas utama. Saya akan nanti langsung mengumpulkan anggota tim dan anggota SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) untuk memastikan pencatatan aset dan semua yang dipersyaratkan untuk mencapat WTP tercapai," tandasnya.