Catatan Merah Tiga Tahun Pemerintahan Jokowi


[PORTAL-ISLAM.ID]  Hari ini 20 Oktober 2017, tepat tiga tahun Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memerintah. Sudah banyak program kerja yang dilakukan. Ada yang tercapai dan melesat, namun ada juga catatannya yang perlu menjadi perhatian masyarakat Indonesia.

Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengatakan, dari banyak aspek kehidupan berbangsa di Indonesia, Jokowi mendapatkan catatan merah untuk aspek demokrasi. "Kalau dari aspek demokrasi, menurut kami luar biasa. Menurut kami ini catatan merah ya," kata Riza di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Contohnya, langkah pemerintah memaksakan ambang batas pencalonan presiden sebesar 20 persen dalam UU Pemilu. Penerapan angka ambang batas pencalonan presiden dinilai melanggar hak demokrasi warga negara dan konstitusi.

"Konstitusi pemilu misalnya, pemerintah memaksakan presidential threshold 20 persen, ini sangat melanggar. Melanggar hak demokrasi, keadilan, melanggar hak yang sama, melanggar konstitusi," tegasnya.

Pemerintah seharusnya menurunkan bukan malah menaikkan angka ambang batas pencalonan presiden. Untuk itu, Riza menyebut penerapan ambang batas justru merupakan kemunduran demokrasi.

"Kita telah memberi kesempatan pemilihan presiden dan wakil presiden diusung melalui partai politik tidak memberi ruang pada independen, tapi di partai politik sendiri sudah dibatasi lagi dengan threshold 20 persen," sambung dia.

Selain UU Pemilu, keluarnya Perppu Ormas semakin menambah mundur iklim demokrasi di Indonesia. Terbitnya Perppu Ormas menunjukkan pemerintah arogan, represif dan otoriter.

"Tambah lagi sekarang Perppu Ormas, lebih mundur karena ini seperti arogansi kekuasaan, bentuk otoriter, ini bentuk represif, bentuk tafsir tunggal, absolut pada pemerintah semata," ujar Riza.

Selain dua catatan merah itu, ada juga program lainnya yang tidak jalan. Misalnya program revolusi mental yang dikampanyekan Jokowi-JK saat Pemilihan Presiden 2014 silam. Hingga saat ini, dia mengaku tidak memahami konsep dan implementasi program tersebut.

Kemudian berikutnya adalah pekerjaan rumah pemerintah yang harus segera diatasi yakni masalah sembako, masalah tingginya listrik, pengangguran, sulitnya lapangan pekerjaan.

"Sampai hari ini kita enggak ngerti, enggak tau apa konsep revolusi mental, implementasinya seperti apa, bentuknya seperti apa. Buktinya kriminal meningkat, pidana meningkat, korupsi meningkat, dan sebagainya," ucapnya.

Sedangkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyoroti dua hal yakni soliditas menteri kabinet kerja yang belum kompak dan upaya menepati janji kampanye Jokowi yang mulai memudar.

"Kalau saya mengevaluasi pemerintahan ini yang belum mantap itu soliditas. Yang kedua janji kampanyenya memudar," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 19 Oktober 2017.

Lemahnya soliditas para menteri, kata Fahri, dikarenakan Jokowi gagal menjadi pemimpin yang membuat mereka solid.

"Dugaan saya Pak Jokowi gagal sebagai solidarity maker. Pak Jokowi kurang nge-grip orang-orangnya. Dan tidak ada yang membantu Jokowi nge-grip kabinet. Kalau kita lihat pertengkaran-pertengkaran ini kan nyata," terangnya.

Kemudian, Fahri menduga janji kampanye memudar karena tidak diinternalisasi dengan baik di jajaran menteri Kabinet Kerja. Hal ini berpengaruh terhadap semangat kerja dan kekompakan para menteri pembantu Jokowi.

"Dugaan saya ini janji-janji kampanye tidak terlalu diinternalisasi di kalangan anggota kabinet. Sehingga itu menjadi dasar persatuan kerja," tegasnya.

Tak hanya itu, dia menilai janji Jokowi dalam pembangunan infrastruktur terlalu tinggi namun tidak bisa dilaksanakan dengan maksimal. Pasalnya, pembangunan infrastruktur era Jokowi banyak dibebankan kepada rakyat dengan mencabut subsidi dan menaikkan harga bahan kebutuhan pokok.

"Sebab kalau kita mau melakukan kritik teknis kan pembangunan di masa Pak Jokowi kan biayanya dibebankan kepada rakyat. Karena banyak bangun infrastruktur maka subsidi banyak dicabut, harga-harga dinaikin," ujarnya.