Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi, Agenda Siapa?


[PORTAL-ISLAM.ID]  Beredar seruan Aksi Kebangsaan Perguruan Tinggi Melawan Radikalisasi akan diselenggarakan 34 kota provinsi. Agenda ini merupakan settingan penguasa yang seolah-olah bahwa radikalisme serta Intoleransi sudah sangat genting.

Padahal kondisi kegentingan yang sebenarnya adalah kesengsaraan rakyat akibat pengkhianatan pejabat serta penerapan sistem kapitalisme yang menguras habis seluruh aset negeri ini dan jatuh ke tangan asing dan aseng. Kini justru sikap penguasa malah ambigu dengan kegiatan seperti itu.

Pasalnya aksi kritis mahasiswa 20 Oktober 2017 di depan Istana mengevaluasi 3 tahun rezim Jokowi-JK berkuasa berujung dengan penangkapan dan kriminalisasi aktivis mahasiswa.

Di sisi yang lain penguasa juga mengeluarkan Perppu no 2 tahun 2017 tentang organisasi kemasyarakatan atau Perppu Ormas sebagai alat pukul dan legitimasi teradap ansir kelompok yang kritis mengoreksi penguasa.

Berkaitan dengan Aksi Kebangsaan yang akan digelar pemerintah Asosiasi Perguruan Tinggi Indonesia (APTSI) yang diketuai oleh Dr. Budi Djatmiko mengeluarkan surat yang menyatakan bahwa agenda tersebut bukan diinisiasi oleh APTISI, dan APTSI pun berlepas tangan atas agenda tersebut

Aksi ini pun terasa ambigu apalagi pihak APTSI mempertanyakan sponsor utama Aksi Kebangsaan ini dan untuk siapa aksi tersebut di laksanakan. Jika dilihat dari sisi anggaran, APTSI juga melihat bahwa agenda ini menghamburkan uang puluhan milyar rupiah, sementara negara kita sedang defisit anggaran dengan bukti pajak

Sejalan dengan APTSI, Forum Rektor Indonesia pun menyatakan kehadiran para pimpinan perguruan tinggi dalam acara itu merupakan hak dan tanggung jawab masing masing.

Hal itu ditegaskan Ketua FRI Prof Dr Suyatno kepada media di Jakarta, Kamis, 26 Oktober 2017. Ia mengimbau kepada seluruh komponen bangsa, khususnya pimpinan perguruan tinggi dan seluruh civitas akademika, untuk tetap bersikap arif dan bijak dalam menyikapi aksi-aksi saat ini.

FRI juga menyatakan sama sekali tidak terlibat dan kegiatan itu juga bukan bagian dari agendanya. Aksi Perguruan Tinggi Melawan Radikalisme jilid 1 yang telah digelar pada 25-26 September 2017 di Bali.

Sehari sebelum aksi dilakukan beredar di dunia maya screencapture percakapan yang menyatakan bahwa Kuliah Akbar yang berisi Orasi Kebangsaan di Mandala Krida Yogyakarta sedang mencari massa untuk hadir dan diiming-imingi uang sejumlah 25 ribu rupiah dan sertifikat

"Kalau ikut, lumayan dapet 25k+ sertifikat ...," begitu chat yang tertera di screen capture.

Jika melihat dari jumlah yang beredar di infografis, akan ada 25.000 Civitas Akademika Yogjakarta yang hadir, dan jika per mahasiswa diberi kompensasi Rp.25.000 maka uang 625 juta rupiah di gelontorkan untuk acara tersebut. Itu baru kompensasi uang, belum biaya teknis lainnya. Penulis meyakini bahwa menerbitkan 25.000 sertifikat untuk Kuliah Akbar ini akan memakan biaya minimal 125 Juta Rupiah, itu pun dengan kalkulasi per sertifikat biayanya 5.000 rupiah.

Maka sesungguhnya, acara ini disponsori oleh siapa? Jika untuk aksi di Yogjakarta saja sudah menelan biaya hampir 1 milyar, maka berapa puluh milyar uang yang diselenggarakan di seluruh Kota Provinsi di seluruh Indonesia.

Lain di Yogyakarta, lain pula di Bandung. Beredar surat himbauan dari POLITEKNIK PIKSI GANESHA yang mewajibkan mahasiswanya untuk hadir di Kuliah Akbar dan Aksi Melawan Radikalisme yang diselenggarakan di Monumen Perjuangan Bandung. Bahkan keikutsertaan mahasiswa dalam Kuliah Akbar ini menjadi syarat untuk mengikuti Ujian Akhir Semester.

Dengan kata lain mahasiswa dibuat mau tidak mau harus mengikuti kuliah dan aksi tersebut dijebak dan disuap hanya untuk mengikuti agenda setting penguasa yang anti dengan islam.

Maka mengutip pernyataan dai kondang ust Felix siauw: Benarkah radikalisme dan intoleransi ialah masalah Indonesia? Lebih jauh lagi, memang ada radikalisme dan intoleransi, atau ini hanya dibuat-buat dan digenting-gentingkan?

Bicara toleransi, kita melihat justru negeri kita sangat toleran, tak ada di sini demo anti agama selain Islam, tidak seperti di Prancis atau Amerika yang pernah demo anti-Islam.

Indonesia sangat menerima perbedaan, bahkan akrab dengan itu, tidak ada masalah. Yang tidak bisa diterima adalah adanya keserakahan dan kedzaliman, penjajahan.

Parahnya, radikalisme dan intoleransi ini dituduhkan pada Islam dan kaum Muslim, yang justru kalau dilihat secara benar, adalah korban dari penguasa yang jauh dari adil.

Padahal kita lihat, korupsi KTP 2.5 triliun, penjualan BUMN, begitu juga kesenjangan dimana 4 orang paling kaya setara kekayaan 100 juta orang, tak ada urusan dengan Islam.

Begitu juga separatisme yang ada di satu tempat, pembakaran Masjid, serangan di Mendagri baru-baru ini tidak digolongkan sebagai radikalisme, lagi-lagi standar ganda.

Lalu tiba-tiba, di tengah-tengah masalah yang sangat banyak yang diakibatkan buruknya kinerja penguasa, lalu disalahkanlah Islam dan kaum Muslim yang jadi biangnya.

Siapa yang disebut intoleransi dan radikal? Yaitu mereka yang Muslim yang mau berhukum dengan syariat, misal memiliki pemimpin yang Muslim, bukan kafir.

"Bangsa ini perlu diselamatkan dari radikalisme dan intoleransi," kata mereka, sementara yang berteriak-teriak begitu merampok negeri demi kekayaan pribadi dan partainya.

Lalu entah siapa yang bertanggung jawab, mahasiswa seolah dipaksa menelan paham-paham yang gagal ini, seolah ingin ditampakkan bahwa masalah negeri ini adalah Islam.

Membenahi sesuatu perlu konsep, tapi memahami ada yang salah hanya perlu nurani. Para mahasiswa, iyakah masalah bangsa ini adalah radikalisme dan intoleransi?

Ataukah masalah negeri ini adalah kerakusan dan keserakahan mereka yang sekarang justru menjual negeri? Tak cukupkah fakta-fakta di depan mata kita?

Berjuanglah demi keadilan. Tapi bila ingin lebih, berjuanglah sebab sumpah yang paling berarti, syahadatain itu. Maka balasannya bukan hanya dunia tapi surga.

Maka sebagai kaum muda yang memiliki kewarasan dalam berpikir, kita patut mempertanyakan untuk apa dan agenda siapa sebenarnya yang bermain di belakang Aksi Kebangsaan serta memonopoli perguruan tinggi untuk kepentingan politik penguasa.

Penulis: Bunga Erlita Rosalia (Dokter Gigi Muda, Pemerhati parenting, Pendidikan dan Anak-Anak )
Editor: Tim Portal Islam