TERNYATA! Pengimpor Senjata Brimob "Pemain Lama" di Lingkar Penguasa


[PORTAL-ISLAM.ID]  Geger kedatangan senjata api impor berikut amunisinya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Jumat, 30 September 2017 malam ramai diperbincangkan publik.

Diketahui, senjata serta amunisi ini diimpor PT Mustika Duta Mas dan akan didistribusikan ke Korps Brimob Polri.

Pengiriman barang tersebut berlangsung sekitar pukul 23.35 WIB, bertempat di Gudang UNEX Area Kargo Bandara Soekarno-Hatta. Senjata dan amunisi ini didistribusikan dengan menggunakan Pesawat Charter model Antonov AN-12 TB dengan Maskapai Ukraine Air Alliance UKL-4024.

Maskapai tersebut memuat senjata dan amunisi yakni Arsenal JSCO 100 Rozova Dolina STR, 6100 Kazanlak Bulgaria. Dengan alamat penerima yaitu Bendahara Pengeluaran Korps Brimob Polri Kesatriaan Amji Antak Kelapa Dua Cimanggis, Indonesia.

Pesawat yang membawa barang ini mendarat di Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 23.35 WIB. Unloading barang dilaksanakan pada pukul 23.45 WIB.

Proses unloading selesai pukul 01.25 WIB, kemudia  barang digeser ke Kargo UNEX.

Termasuk dalam data barang tersebut antara lain Arsenal Stand Alone Grenade Launcher (SAGL) Kal 40 x 46 mm sebanyak 280 pucuk. Dikemas dalam 28 box (10 pucuk/box) dengan berat total 2.212 kg.

Selain itu terdapat Amunition Castior 40 mm, 40 x 46 mm round RLV-HEFJ with high explosive fragmentation Jump Grenade. Dikemas dalam 70 box (84 butir/box) dan satu box (52 butir), total 5.932 butir (71 box) dengan berat 2.829 kg. Saat ini senjata tersebut masih di dalam gudang Kargo UNEX, menunggu rekomendasi dari Badan Intelijen Strategis (BAIS).

--------

Tak banyak yang tahu sepak terjang PT Mustika Duta Mas.

Pada tahun 2006, perusahaan yang bergerak di bidang information system ini sempat menjadi sorotan Komisi III DPR RI.

Ketika itu, Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) tanpa melalui tender, menunjuk langsung PT Mustika Duta Mas
sebagai vendor dalam proyek pengadaan paspor imigrasi.

Sebagai vendor, PT Mustika Data Mas, tidak hanya menerima bagi hasil secara langsung atas pembayaran pembuatan paspor, namun juga memiliki akses ke data kemigrasian.

Pembahasan yang berlangsung cukup alot dalam rapat kerja di  Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 6 Februari 2006, bersama Menteri Hukum dan HAM Hamid Awaludin.

Menurut Hamid, penunjukan PT Mustika Duta Mas adalah untuk menjaga ketersediaan paspor yang aman dari pemalsuan setelah habisnya kontrak dengan Perusahaan Uang Republik Indonesia (Peruri). Belum lagi besarnya permintaan paspor di dalam negeri yang mencapai 14 ribu buah per hari.

Sumber: LIPUTAN6

Kini, nama PT Mustika Duta Mas kembali tersangkut dalam sengkarut yang melibatkan institusi Polri dan TNI.

Siapakah sosok kuat di balik perusahaan IT ini? Mari ikuti perjalanan senjata impor selanjutnya.