KaPuspen TNI: Pertemuan Panglima dan Purnawirawan Bukan Konsumsi Publik


[PORTAL-ISLAM.ID]  Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI Mayjen TNI Wuryanto, menegaskan, pernyataan Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo soal adanya institusi yang memesan 5.000 senjata dengan mencatut nama Presiden Joko Widodo, bukan untuk konsumsi publik.

"Kita sudah sampaikan bahwa pernyataan Panglima TNI dalam acara silaturahmi dengan purnawirawan TNI bukan untuk konsumsi publik atau off the record," kata Kapuspen TNI, di Mabes TNI Cilangkap, Jakarta Timur, Senin, 25 September 2017.

Bahkan, lanjut Kapuspen TNI, Panglima TNI sudah menyatakan bahwa Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo tidak pernah melakukan pernyataan resmi (pers rilis) soal senjata ilegal tersebut.

"Ada teman-teman yang kebetulan mungkin merekam pernyataan beliau, padahal kita sudah sampaikan tidak boleh diberitakan," katanya.

Permintaan off the record, kata Wuryanto, sudah dijamin dalam Undang-Undang tentang Pers, sehingga patut untuk dihormati.

Sebelumnya, dalam acara pertemuan dengan purnawirawan TNI di Mabes TNI, Cilangkap, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo menyatakan, ada institusi non militer yang berupaya mendatangkan 5.000 pucuk senjata api secara ilegal, dan itu mencatut nama Presiden Joko Widodo.

Menanggapi pernyataan tersebut, Kapolri Tito Karnavian dan Menko Polhukam Wiranto pun berebutan membuat press release yang justru saling bertolak belakang. (Baca: TERUNGKAP!! Polisi Akan Beli 10000 Senjata di Luar PINDAD )

Media-media pun mengejar-ngejar Gatot untuk dimintai keterangan perihal ucapannya. Ia mengakui bahwa rekaman yang beredar itu betul ucapannya, namun dirinya tidak memiliki kewajiban untuk menanggapi hal itu lantaran dirinya tidak pernah melakukan 'press release'. (Baca: Pernyataannya Jadi Kontroversi, Panglima TNI: 1000% BENAR Itu Suara Saya! )

"Itu benar omongan saya, 1.000 persen, tapi tentang kebenaran isi konten rekaman itu saya tak mau berkomentar," katanya.