IRONIS! Di Luar Negeri, Demo Bela Rohingya Dipimpin Presiden, di Indonesia Bela Rohingya Dianggap Menyerang Presiden


[PORTAL-ISLAM.ID]  Kemarahan warga dunia atas persekusi terhadap Muslim Rohingya di Myanmar, kian memuncak. Tak hanya warga muslim di seluruh dunia,  bahkan sosok Paus Fransiskus sebagai pemimpin umat Katolik Roma seluruh dunia pun turut mengecam keras peristiwa tersebut.

Selain Paus Fransiskus, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan dan Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadirov mengecam keras aksi pembantaian tersebut.

Jika Paus dan Gereja Katolik mengambil sikap mengecam keras Myanmar dan memilih mendoakan para pengunsi Rohingya dalam perayaan ekaristi (kebaktian Katolik), Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan sebagai tokoh global dunia dan Pemimpin Chechnya, Ramzan Kadirov mengecam keras aksi pembantaian terhadap warga Muslim Rohingya tersebut melalui aksi nyata dengan turun ke jalan.

Bahkan, istri Erdogan secara berani menunjukkan kepeduliannya dengan menyambangi para pengungsi Rohingya yang kini berada di Bangladesh.

Sayangnya, hal yang sama tidak terjadi di Indonesia.

Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang telah mengecam pemerintah Rohingya dan terus melakukan "soft diplomacy" melalui lembaga-lembaga kemanusiaan.

Secara kasat mata, Jokowi memang terlihat tidak merasa terganggu dengan adanya tekanan publik yang meminta agar Jokowi mengambil sikap tegas dan keras terhadap Myanmar.

Namun hal terbalik justru ditunjukkan Kapolri Tito Karnavian dengan menyebut ada pihak yang menggoreng isu Rohingya untuk menyerang presiden.

Pernyataan Kapolri ini kemudian memperoleh tanggapan negatif dari publik.

Publik menganggap pernyayaan Kapolri telah di luar kapasitasnya sebagai aparat penegak hukum.

Seorang pengamat politik dari Universitas Paramadina Hendro Satrio menilai pernyataan itu tidak tepat dan terkesan dilontarkan sebagai upaya membela atasannya, Presiden Jokowi.

"Padahal itu bukan ranah dia untuk mengomentari itu. Harusnya dia menjaga komunikasi politiknya. Mungkin dia memang semata-mata membela bosnya, pimpinannya, Presiden Jokowi," ujar Hendro.

Tito yang melontarkan tudingan itu di Mabes Polri. Tito menyatakan hal itu berdasarkan hasil analisis menggunakan perangkat lunak (software) terhadap media sosial Twitter.

"Dari hasil penelitian (Software Opinion Analysist) isu ini lebih banyak dikemas untuk 'digoreng' menyerang pemerintah, dianggap lemah. Padahal pemerintah sudah lakukan langkah yang pas," kata Tito.

Cara-cara yang dilakukan kelompok tersebut, menurut Tito, pernah digunakan dalam Pilkada Serentak 2017 untuk menyerang salah satu pasangan calon dan pemerintah.

"Sekarang ada isu baru yang kira-kira bisa dipakai untuk digoreng-goreng. Ini penelitian ini dari Software Opinion Analysist," ujarnya.

Hendro mengatakan, pernyataan semacam itu mestinya dilontarkan oleh staf khusus atau juru bicara kepresidenan yang memang berkapasitas untuk membicarakan hal tersebut.

Apa yang dialami etnis Rohingya juga tak layak dikaitkan dengan politik kekuasaan dalam negeri mengingat itu adalah persoalan kemanusiaan dan bersifat internasional.

"Jadi bukan pada tempatnya dia bicara seperti itu," katanya.

Hendro juga mengaku tak sepakat dengan tudingan Tito soal politisasi masalah Rohingya.

Ia menilai tak semua isu tentang Rohingnya di media sosial bertujuan menyerang Presiden Jokowi, seperti yang disampaikan Tito. Ia justru khawatir pernyataan jenderal bintang empat itu membuka 'luka' tentang kekerasan yang terjadi.

"Siapa tahu ada yang memang tulus sampaikan keprihatinan. Ini kok tumben Pak Tito komentar, biasanya dia komentar sesuai ranah yang dikuasai," tutur Hendro.

Lebih jauh, Hendro menilai isu kekerasan pada etnis Rohingya tak akan banyak berpengaruh pada konstelasi politik di Indonesia.

Bahkan langkah pemerintah saat ini dinilai sudah tepat dengan menemui langsung pemimpin de facto Myanmar, Aung San Suu Kyi, beberapa waktu lalu.

“Isu Rohingya ini sudah pada tempatnya kok. Pemerintah juga sudah menjawab. Saya rasa juga tidak akan mengganggu kondisi politik di Indonesia,” ucapnya.

Hendro menyadari siapa pun, termasuk Tito, bebas mengeluarkan pendapat. Hanya saja, dalam hal ini ada sejumlah aturan yang membatasi Tito dalam kapasitasnya sebagai Kapolri.

Sumber: CNN