Keringnya Daya Beli Masyarakat Bawah, Catatan APINDO Untuk Jokowi


[PORTAL-ISLAM.ID] Jakarta - Perekonomian Indonesia yang sebesar 5,01% pada kuartal II-2017 belum menunjukkan terjadinya penguatan daya beli masyarakat, meskipun konsumsi rumah tangga tercatat tumbuh tipis dari 4,94% menjadi 4,95%.

Momen Lebaran di Juni tahun ini harusnya menjadi ajang masyarakat belanja lebih besar dari hari biasanya. Namun konsumsi masyarakat saat Lebaran ternyata tak sesuai harapan.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) menilai, tumbuh tipisnya konsumsi rumah tangga karena daya beli masyarakat kelas bawah sudah benar-benar tidak ada, ditambah lagi masyarakat kelas menengah ke atas yang cenderung menahan konsumsinya, dan memilih menabung.

"Kelas menengah bawah itu enggak punya daya beli, sudah kering, jadi begini sebetulnya. Yang kelas menengah atas tentunya tidak masalah dengan daya beli, mereka karena masalah punya kepercayaan situasi seperti apa, itu yang membuat menjadi menahan belanja, sedangkan di bawah itu yang kemarin saya bilang sektor formalnya menyusut banget," kata Ketua Umum Apindo, Hariyadi Sukamdani, saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Rabu (9/8/2017).

Penilaian Apindo soal pelemahan daya beli di kelas menengah ke bawah berdasarkan data laporan dari pelaku usaha ritel yang merupakan anggota Apindo.

"Jadi saya bukan ingin berdebat, tapi saya ingin menyampaikan fakta saja, faktanya seperti ini, kalau saya lihat BPS ini mau menutup-nutupi padahal semua sudah tahu seperti ini, dan ini harus dicarikan solusi, tapi poinnya makin hari makin susah kita bisnis," jelas dia.

Lanjut Hariyadi, daya beli masyarakat yang lesu ini juga dampak dari langkah para pelaku usaha dalam menyesuaikan kondisi perekonomian nasional yang masih dibayang-bayangi ketidakpastian global, serta beberapa isu perpolitikan di dalam negeri yang dianggap memiliki risiko, bahkan penyesuaian dari kebijakan-kebijakan yang diterapkan pemerintah.

Dengan kondisi yang seperti ini, kata Hariyadi, maka pelaku usaha enggan mengucurkan dananya atau investasinya untuk meningkatkan produksi, justru sebaliknya produksi dikurangi bersamaan dengan pemangkasan tenaga kerja, dengan begitu maka penghasilan masyarakat mengalami penyusutan yang membuat daya beli melemah.

"Kita ini bisnis, manakala ditekan otomatis perusahaan akan survive, akhirnya kita potong-potong biaya, dengan kebijakan yang semakin menyulitkan itu membuat orang kepercayaannya tidak ada, kepercayaannya enggak ada dan melakukan perampingan, tidak ada ekspansi, ya bubarlah ekonomi ini," tambah dia.

Dia juga menganggap, fenomena lesunya daya beli masyarakat tidak ditanggapi dengan cermat oleh beberapa jajaran menteri kebinet kerja yang notabene berasal dari kalangan pengusaha. Seharusnya, pemerintah pimpinan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan pengusaha dapat bekerja sama dengan baik dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat di Indonesia, seperti yang dilakukan oleh Korea Selatan, Jepang, Taiwan, di mana pemerintah dan pengusahanya bersatu untuk memakmurkan negaranya.

"Saya juga bingung karena menteri-menteri ini banyak yang pengusaha, tapi entah bagaimana setelah jadi menteri kok kayak tutup mata, kami itu kadang-kadang puyeng juga sebenarnya bagaimana sih, kalau negara lain itukan antara si pemerintah dan pengusahanya kompak bener, kalau di sini itu enggak pengusaha itu dianggapnya sapi perah, ini yang terjadi," tukas dia. (wdl/wdl)

Sumber: detikFinance

TUH KAN...

JADI PEMBANTU PRESIDEN JANGAN "ABS" Asal Bapak Senang

Kasihan kan pak Jokowi nya... kalo pembantunya (para menteri) cuma "ABS". Bukan membantu tapi malah menjerumuskan.