Fahri Hamzah Minta MKD Segera Proses Ketua Fraksi NasDem Victor Laiskodat dalam Kasus Ujaran Kebencian


[PORTAL-ISLAM.ID] Pidato Ketua Fraksi Nasdem DPR RI, Victor Bungtilu Laiskodat tidak hanya dilaporkan ke Bareskrim Polri tapi juga dilaporkan ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Atas laporan tersebut, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah meminta MKD untuk bertindak cepat.

“Saya mengusulkan Mahkamah Kehormatan Dewan bertindak cepat, supaya tanggal 16 (Agustus) paling tidak sudah ada pertemuan rapat pleno mahkamah kehormatan,” ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (7/8/2017), seperti dikutip pojoksatu.

Mengapa harus disegerakan? Pasalnya, kata Fahri, DPR akan mengadakan serangkaian acara pada peringatan hari lahirnya Indonesia pada 17 Agustus dan pembukaan masa sidang. “Mungkin tanggal 16 bisa dilakukan sidang klarifikasi terlebih dulu. Itu kalau sudah masuk laporannya ke Mahkamah Kehormatan Dewan,” tambahnya.

Kata dia, MKD tidak perlu izin siapapun untuk mengklarifikasi pernyataan Victor. Tidak seperti Bareskrim Mabes Polri yang perlu meminta izin presiden karena menyangkut anggota DPR. “Mahkamah kehormatan dewan bisa langsung melakukan pemeriksaan di sana dan terjadilah klarifikasi,” sebut Fahri.

Seperti halnya kasus Ketua DPR Setya Novanto kala itu. “Seperti yang dulu terjadi pada Pak Novanto kan. Pak Novanto disidang karena ucapan juga. Artinya ini ada kemiripan juga,” ujar Fahri.

Sementara itu dia berharap agar Victor nantinya memenuhi panggilan MKD untuk melakukan klarifikasi. Sebab setiap orang dan warga negara, harus menghormati proses persidangan, apapun persidangannya. Baik etika maupun hukum.

Dua pihak antara pelapor dan terlapor diberi ruang untuk berbicara. “Jadi negara beradab itu tidak boleh ada keputusan sepihak, harus menghormati pengadilan dan persidangan. Begitu cara kita melihat persoalan ini, tidak boleh sepihak ya. Harus tetap melalui proses peradilan,” pungkas Fahri.

Adapun kasus yang menyeret Victor karena pidatonya di NTT beberapa waktu lalu. Dia mengatakan bahwa Partai Gerindra, Demokrat, PKS, dan PAN mendukung kelompok ekstremis yang menginginkan NKRI diganti khilafah.