Badan Intelijen Kedodoran, Rezim Jokowi Jadi Bahan Lelucon


[PORTAL-ISLAM.ID] Belakangan ini, publik menertawakan kerja Polri yang nampak kedodoran menangani beberapa kasus. Beberapa di antaranya adalah kasus salah tangkap Ranu Muda, jurnalis Panji Mas, chat pribadi Habib Rizieq, penyiraman air keras Novel Baswedan dan serangkaian teror bom panci.

Sebenarnya, Polri tak perlu kedodoran jika saja intelijen Indonesia mampu bekerja maksimal dalam senyap.

Belajarlah dari rezim Soeharto. Salah satu faktor Soeharto bisa berkuasa selama 32 tahun, itu terjadi antara lain karena tim intelijennya sangat kuat. Masukan para anggota intelijen yang tersebar di mana-mana, dimanfaatkan sebaik mungkin oleh Presiden Soeharto.

Tim intelijen rezim Soeharto tidak hanya kuat di bidang militer, melainkan hampir di semua lini. Cara mereka beroperasi tak terdeteksi namun selalu mengintip apa yang berkembang di dalam masyarakat.

Lembaga intelijen rezim Soeharto juga memiliki independensi yang tinggi dan cara beroperasinya tidak tunduk pada sistem komando Soeharto.

Soeharto, Presiden yang berasal dari militer ini, hanya memberi garis besar apa yang harus dikerjakan tapi detail dan pelaksanaannya di lapangan diserahkan kepada petugas yang beroperasi.

Jumlah personalia intelijen rezim Soeharto, juga cukup banyak dan menyelinap dalam berbagai profesi. Tetapi berapa sebetulnya jumlah mereka, tidak ada yang tahu persis. Selain itu pimpinan mereka tidak berusaha menonjolkan diri atau mau dikenal oleh masyarakat.

Sementara yang menjadi titik lemah pemerintahan Presiden Joko Widodo, justru di bidang intelijen.

Intelijen rezim Joko Widodo, tidak belajar dari pengalaman pemerintahan Soeharto atau rezim Orde Baru. Sayang sekali. Sebab sebetulnya tidak semua peninggalan Orde Baru itu jelek. Jika mau, sebenarnya Jokowi bisa meneruskan jika dianggap cocok.

Sebaliknya, kondisi intelijen rezim Jokowi, menunjukkan kualitas yang tidak mampu bersaing dengan rezim terdahulu.

Baru di era Jokowi, seorang Kepala Intelijen wajahnya dikenal luas masyarakat. Bahkan ada yang menyebut kalau bepergian, seorang kepala intel dikawal oleh lima sampai enam buah mobil. Di daerah bahkan wajah si kepala intel dibuat dalam bentuk baliho, karena sang kepala sedang berkunjung ke daerah itu.

Lebih aneh lagi bekas kepala intel ikut-ikutan berpolitik, menjadi ketua partai politik atau mendirikan partai politik.

Kalau melihat kebangkitan Rusia, sebagai negara pecahan bekas Uni Sovyet, salah satu penyebab kebangkitannya tidak lain karena bekas negara komunis ini menggunakan jaringan dan sistem intelijen secara maksimal.

Kekuatan KGB, sebagai agen rahasia yang tersohor di era Perang Dingin, dihidupkan oleh Presiden Vladimir Putin, yang sejatinya seorang anggota intelijen di era rezim Uni Sovyet.

Dalam persaingan antar negara saat ini, hampir semua negara mengerahkan kembali memaksimalkan kekuatan dan jaringan intelijen. Kecuali Indonesia.

RRT atau China, melakukan operasi intelejen di Indonesia. Bukan di bidang militer, tetapi justru di dunia bisnis dan ekonomi. Intelijen RRT, masuk ke mall-mall mempelajari karakter orang Indonesia yang konsumtif.

Masukan intelijen kemudian digodok di Beijing, ibukota negara RRT. Kesimpulannya negara itu perlu memproduksi gadget berupa “power bank” untuk setiap handphone.

"Power bank" buatan RRT itu membanjiri pasar Indonesia. Konsumen Indonesia ramai-ramai membeli produk RRT. RRT memasok “power bank” sebanyak mungkin di Indonesia dan ternyata konsumennya memang luar biasa banyak dan besar.

Kembali ke sistem dan jaringan intelijen di era Soeharto. Ada seorang intel bernama Pitut Soeharto. Namanya sangat terkenal dan menjadi legenda yang disegani. Namun hingga sekarang, bagaimana bentuk wajah seorang Pitut Soeharto, tidak ada atau tak banyak yang tahu sosok ini. Keberadaannya pun begitu.

Banyak versi yang muncul tentang manusia intel yang satu ini. Di antaranya ada yang menyebut bahwa Pitut Soeharto, sudah meninggal dunia. Dia dikubur di Taman Makam Pahlawan Surabaya. Namun, katanya, makam itu kemudian dibongkar untuk menegaskan nama seorang anggota intelijen Indonesia itu tidak pernah ada di TMP.

Tidak hanya itu semua dokumen yang berkaitan dengan Pitut Soeharto yang masih disimpan oleh keluargaya, dibakar atau dihancurkan agar tidak diketahui publik. Moral dari cerita ini menunjukan, bagi dunia intelijen, nama dan popularitas bukanlah tujuan utama.

Sejumlah tokoh intelijen di era rezim Soeharto, pernah muncul di panggung nasional. Seperti Ali Murtopo dan Benny Moerdani. Tapi hal itu terjadi, tak bisa dihindarkan karena berkaitan dengan jabatan resmi mereka di pemerintahan.

Ali Murtopo pernah menjadi Menteri Penerangan, sementara Benny Moerdani selaku Panglima TNI dan Menteri Pertahanan.

Dua figur ini sebelum menduduki jabatan resmi di pemerintahan, dikenal sebagai sosok yang banyak melakukan operasi di bawah tanah bagi penguatan pemerintahan Presiden Soeharto.

Ali Murtopo misalya mendirikan lembaga “think tank” bernama CSIS. Lembaga ini pada satu era pernah menjadi konseptor bagi pembangunan Indonesia untuk jangka panjang. Konsepnya terkenal dengan sebutan "Akselerasi dan Modernisasi Pembagunan Indonesia 25 Tahun”.

Berbagai perundang-undangan yang lahir dari godokan pemeritah dan DPR, antara lain bersumber dari konsep lembaga CSIS.

Yang menarik, baik Ali Murtopo maupun Benny Moerdani, tidak berusaha memanfaatkan pengaruh mereka untuk membangun sebuah "Kerajaan Bisnis". Kalau toh ada pebinsis dan konglomerat yang mereka berdua besarkan, tetapi entity perusahaan itu tidak ada yang menggunakan nama Ali Murtopo dan Benny Moerdani. Juga tak ada bukti bahwa mereka menjadi pendiri sebuah perusahaan yang orientasinya murni kepada pencarian keuntungan sebesar-besarnya bagi kepentingan pribadi.

Ali Murtopo juga tampil sebagai penerobos lahirnya mortalitas sistem multi partai. Kemampauan intelijen Ali Murtopo dalam melobi para pimpinan partai, melahirkan PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan PDI (Partai Demokrasi Indonesia).

PPP merupakan gabungan dari semua parti Islam sementara PDI gabungan dari partai nasionalis dan Kristen.

Di era pemerintahan Jokowi, intelijen kelihatannya tidak dianggap sebagai sebuah lembaga ataupun pos yang penting dan strategis. Salah satu dampaknya, kita banyak kedodoran.

Kepala BIN (Badan Inelejens Negara), seorang Jenderal Polisi. Padahal selama ini polisi tidak dikenal sebagai lembaga yang memiliki reputasi yang bisa dibanggakan di dunia intelijen.

Bahkan kini, dunia intelijen Indonesia tengah menjadi bahan olok-olok, tak hanya di dalam negeri, namun juga di luar negeri terkait beberapa kasus.

Sebut saja kasus percakapan pribadi Habib Rizieq yang dipaksakan kemesuman dan keasliannya, hingga kasus penyiraman air keras ke wajah penyidik senior KPK yang justru berasal dari institusi kepolisian.

Belum lagi kerja serampangan Detasemen Anti Teror yang pasca menembak mati terduga teroris kemudian berusaha menyodorkan "uang tutup mulut".

Kesemua hal itu hanya semakin membuat wajah intelijen Indonesia di rezim ini babak belur.

Jika ada sesuatu yang “hilang” dalam pemerintahan rezim Jokow, hal itu adalah tidak berperannya intelijen secara maksimal.

Catatan:
Sebagian tulisan bersumber dari catatan Derek Manangka dan Kisman Latumakulita (veteran jurnalis)
Editor: Tim Portal Islam [*]