Duh! Pemerintah: Butuh Dana Ribuan Triliun, Pengamat: Proyek Besar Semua Digarap Swasta, ke Mana Larinya Uang Itu?


[PORTAL-ISLAM]  Masyarakat ingin mega proyek infrastruktur di era Presiden Joko Widodo bisa berhasil. Tidak menjadi bancakan para koruptor.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, Indonesia sangat membutuhkan infrastruktur yang mumpuni. Demi menekan biaya logistik yang masih mahal. Kalau bisa dipermurah maka industri nasional bisa efisien. Sehingga bisa tercipta daya saing yang tinggi.

Selain itu, Sri Mulyani bilang, infrastruktur yang memadai, bakal mengurangi kesenjangan antar-daerah, menciptakan kantong-kantong ekonomi baru, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi.

Hanya saja, membangun infrastruktur nan mumpuni di Indonesia, menurut Ani, sapaan akrabnya, perlu dana besar. Yang penting lagi, realisasi pembangunan infrastruktur harus tepat waktu. Untuk menghindari over budget. Jadi, betul kalau dibilang jangan sampai mangkrak.

Kalau proyek infrastruktur mangkrak, bisa jadi ada korupsi dalam proyek tersebut.

"Banyak proyek yang sulit untuk tepat waktu dan biaya. Proyek infrastruktur sering mengalami cost over run. Bila penyebabnya alamiah, karena perubahan alam, saya maklumi. Namun jangan sampai ada korupsi dan mark up. Ini yang ingin ditekankan ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dalam melakukan inovasi pembiayaan," ujar Ani.

Untuk memoles infrastruktur sesuai keinginan Presiden Jokowi, perlu dana Rp4.796 triliun hingga 2019. Dan, pemerintah melalui APBN ataupun APBD hanya menyanggupi 41,3%, atau setara Rp1.978 triliun.

Sementara, BUMN diharapkan berkontribusi 22%, atau Rp1.066 triliun. Sisanya, untuk menambal kekurangan sebesar Rp1.751 triliun, atau 36% diharapkan peran swasta.

Kata Ani, investasi di bidang infrastruktur merupakan salah satu cara menjaga pertumbuhan ekonomi, mengatasi kemiskinan dan kesenjangan, serta meningkatkan produktivitas serta daya saing industri nasional.

Tanpa infrastruktur yang memadai, Indonesia jangan pernah bermimpi bisa menjadi bangsa yang naik kelas. Dan, Presiden Jokowi yang sangat memegang teguh Nawacita, yakni membangun Indonesia dari pinggiran, hanya tinggal sejarah kelam saja.

Wajar bila Jokowi sangat agresif untuk membangun infrastruktur dalam dua-tiga tahun pemerintahannya. Jokowi boleh dibilang tak pernah kehabisan energi untuk merancang dan meresmikan proyek-proyek infrastruktur hingga pelosok-pelosok kampung. Mulai dari jalan tol, pembangkit listrik, pelabuhan hingga bandara.

Namun, sejauh ini, banyak analis mempertanyakan dari mana sumber dana yang dicemplungkan untuk membangun mega proyek infrastruktur.

Mari kita buka catatan Pricewater House Cooper (PwC), auditor berkelas dunia, APBN 2014 menjatah pembangunan infrastruktur sebesar Rp 139 triliun. Setahun kemudian naik menjadi Rp 209 triliun. Pada 2016, alokasi dana untuk infrastruktur dikerek lagi menjadi Rp 313 triliun. Tahun ini, kembali digenjot Rp 346 triliun.

Artinya, masa Jokowi, anggaran infrastruktur dinaikkan gila-gilaan. Pada 2015, anggaran infrastruktur mencapai Rp 209 triliun, sedangkan 2016, angkanya ditinggikan lagi menjadi Rp 313 triliun. Bandingkan dengan era Presiden SBY, anggaran infrastruktur hanya naik rata-rata Rp 150 triliun per tahun.

Di lain sisi, pajak rakyat yang digelontorkan untuk membiayai mega proyek infrastruktur secara keseluruhan mencapai Rp921 triliun. Belum termasuk penyertaan modal negara melalui BUMN. Bisa jadi nilai totalnya mencapai seribuan triliun. Nah, publik pun bertanya, ke mana uang uang ini mengalir.

Faktanya, tidak ada infrastruktur bernilai ribuan triliun yang dibangun pemerintah. Lantaran proyek-proyek infrastruktur kelas kakap, banyak dikerjakan melalui skema swastanisasi. Sebagai contoh, proyek MRT dibangun swasta Jepang, LRT dibangun dari dana pinjaman, Monorel kontrak dengan China namun tapi gagal. Atau proyek kereta cepat rute Jakarta-Bandung dibiayai China. Belakangan tersiar kabar, mega proyek KA cepat senilai US$5,1 miliar ini molor hingga setahun.

"Jadi ke mana dana infrastruktur dari APBN ribuan triliun yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Jokowi. Menguap ke kantong kantong penguasa? Atau menjadi keuntungan para taipan yang menguasai proyek ini? Atau ditabung untuk persiapan pemilu 2019," ujar Salamuddin Daeng, peneliti dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI).

Kuat dugaan, lantaran pemerintah menggebu-gebu menyulap infrastruktur, subsidin energi harus dipotong. Alhasil, angka kemiskinan meningkat, dan ketimpangan ekonomi terus menjulang.

Tentu saja, fenomena ini kontraproduktif dengan tujuan pembangunan infrastruktur. Muncul kekhawatirkan, pembangunan konektivitas dan pemerataan ekonomi di era Jokowi, gagal total. Lantaran sudah dimasuki praktik-praktik berbau KKN.

Oleh sebab itu, berbagai masukan dan peringatan dari analis dan civil society, agar pemerintahan Jokowi rajin melakukan cek and ricek terkait proyek-proyek infrastruktur, cukup relevan. Tujuannya untuk mencegah terjadinya praktik koruptif.

Dalam hal ini, jangan sampai proyek-proyek infrastruktur yang mangkrak di era Presiden SBY, terulang kembali. Negara dan masyarakat madani, perlu bahu membahu mengawasi dan mengontrol agar korupsi tidak menggerus pembangunan infrastruktur era Jokowi.