[CATATAN] Kekalahan Telak Ahok Awal Kehancuran PDI P


[PORTAL-ISLAM]  Kalau saja Megawati Soekarnoputri, selaku Ketua Umum PDI P dikelilingi oleh penasihat-penasihat cerdas dan punya sikap kenegarawanan,  PDI P tidak sepatutnya mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam Pilkada 2017.

Karena Ahok selain bukan kader PDI P, perilaku pribadinya tidak sesuai dengan karakter partai berlambang banteng itu sendiri.

Memang tidak ada rumusan tentang apa dan bagaimana karakter kader PDI P. Tetapi paling tidak kader itu, apalagi yang mau menjadi pemimpin di ibukota negara, bukanlah orang yang kata orang Betawi, manakala berbicara, mulutnya seperti “mulut comberan”. Atau dalam perumpamaan lainnya, seperti orang yang lebih banyak bercengkerama dengan warga Ragunan yang tinggal di kompleks Taman Marga Satwa.

Kekeliruan PDI P mencalonkan Ahok semakin dirasakan sebagai sebuah kekeliruan fatal, karena tidak menimbang semua pernyataan Ahok tentang partai politik, termasuk PDI P.

Ahok sejak awal sebetulnya sudah meremehkan peran dan kredibilitas partai-partai politik, termasuk PDI P. Sampai-sampai dia menyatakan hanya akan maju dalam Pilkada melalui jalur perorangan. Dia juga menyatakan, kalaupun dicalonkan partai, dia tidak akan tunduk pada perintah partai.

Kini keputusan blunder PDI P itu, sudah berbuah buruk. Ahok kalah. Kekalahan tersebut tidak perlu disesali. Tapi justru harus disyukuri sebab pada akhirnya partai bisa membaca apa yang menjadi keinginan rakyat.

Rakyat ibukota sudah semakin cerdas. Sehingga dari kecerdasan rakyat ini partai harus sadar jika mau merekrut politisi atau calon anggota, ingatlah akan “Pengalaman Ahok”.

Mayoritas rakyat Jakarta tidak memilih Ahok, justru perlu dilihat sebagai sebuah kecenderungan dan keniscayaan di masyarakat. Bahwa PDI P sebagai partai kader, hendaknya perlu melakukan evaluasi dan introspeksi tentang sistem rekrutmen yang selama ini diterapkan oleh partai.

Kekalahan Ahok di Pilkada Jakarta tidak bisa disimpulkan sebagai akibat dari strategi Anies – Sandiaga yang menggunakan isu SARA. Kalau boleh bersikap kritis, tanpa isu SARA pun, Ahok – Djarot secara matematis tidak mungkin menang. Karena dari hasil penghitungan suara di Putaran Pertama, selisih Ahok dan Anies relative tipis. Hanya sekitar dua persen.

Nah perhitungan di atas kertas, pemilih pasangan Agus – Silvi di Putaran Pertama yang berjumlah 17%, itulah yang harus diperebutkan oleh Ahok dan Anies. Sementara diyakini, tidak mungkin pemilih Agus–Sylvi akan mengalihkan suara mereka semuanya ke Ahok. Mereka justru diperhitungkan akan lari ke Anies-Sandi.

Dan inilah yang terjadi.

Sebaiknya “faktor Ahok” dalam Pilkada DKI Jakarta, dijadikan bahan evaluasi. Sebab di tempat lain, yang berkaitan dengan status jabatan Gubernur, PDI P juga sedang menghadapi masalah yang cukup rumit. Hati-hati jangan sampai kekalahan Ahok menjadi awal dari kehancuran PDI P.

Dua kader terbaik PDIP, Ganjar Pranowo (Gubernur Jawa Tengah) dan Olly Dondokambey (Gubernur Sulawesi Utara), disebut-sebut terlibat dalam mega skandal korupsi e-KTP.

Soal apakah tuduhan terhadap kedua kader PDI P itu benar atau tidak bisa dibuktikan, merupakan soal tersendiri. Tapi bahwasanya nama kedua Gubernur tersebut disebut-sebut kecipratan uang korupsi, hal ini sudah cukup menjadi sebuah masalah.

Citra positif partai tergerus. Ditambah lagi sejumlah kader PDI P akhirnya masuk penjara, gara-gara kasus Miranda Gultom.

Kekalahan Ahok ini menjadi sebuah pembelajaran tersendiri karena harus dibayar dengan harga yang begitu mahal.

Selain hilangnya kepercayaan rakyat yang mungkin akan menggerus elektabilitas PDI P secara nasional pada pemilihan legislatif mendatang, PDI P pun harus rela ditinggal kader-kader terbaik, seperti sebut saja, Boy Sadikin.

Ketua DPD PDI P DKI Jaya itu terpaksa harus mengundurkan diri dari jabatannya antara lain karena sikap Ahok yang dinilai Boy kerap 'seenaknya sendiri'.

Sewaktu Ahok melanjutkan jabatan Gubernur yang ditinggalkan Jokowi, karena Joko Widodo terpilih sebagai Presiden, orang yang paling cocok secara politik untuk menjadi Wakil Gubernur mendampingi Ahok, adalah Boy Sadikin. Bukan Djarot.

Sebab hingga saat itu (tahun 2014) putera bekas Gubernur DKI, Ali Sadikin tersebut sudah lama berkiprah di lingkungan Pemda DKI. Selain menjadi Ketua DPD PDI P Jakarta, Boy Sadikin juga menjabat Wakil Ketua DPRD DKI.

Tapi Ahok dengan bahasa tubuhnya yang mencerminkan kesombongan lebih memilih Djarot, seorang politisi PDI P yang relatif belum tahu banyak tentang ibukota.

Herannya, keputusan Ahok itu tidak dianulir PDI P, sekalipun para eksekutif partai tahu bahwa Boy Sadikin sudah tersakiti.

Bumi berputar. Ketika Ahok dan PDI P menyingkirkan Boy Sadikin, tak ada yang memahami perasaan luka dari Boy Sadikin.

Siapa sangka, keputusan Boy melawan partai dan menafikan Ahok, berbuah manis. Sebagai salah satu tokoh di balik suksesnya  Anies-Sandiaga peranan Boy jelas tidak sedikit.

--------

Berkaca dari kasus Ahok yang selama ini nyaris selalu dihubungkan dengan Jokowi, bukan tak mungkin, kehancuran berikutnya adalah tenggelamnya Jokowi dari bursa calon Presiden tahun 2019.

Rakyat memiliki cara tersendiri untuk menghukum partai yang telah mendukung sosok brutal seperti Ahok. Dan hukuman rakyat pasti akan pedih untuk partai-partai tersebut.

Penulis: Derek Manangka
Editor: Tim Portal Islam