SURAT TERBUKA JURNALIS SENIOR UNTUK JOKOWI: Izinkan Saya Melamar Untuk Jadi Menko


[PORTAL-ISLAM] Yang Mulia, Presiden RI Bapak Ir. Joko Widodo.

Perkenankan saya hari ini 9 Maret 2017 mengajukan lamaran untuk menjadi salah satu anggota kabinet dalam pemerintahan yang Bapak pimpin.

Posisi dan pekerjaan yang saya rasa cocok adalah Menteri Koordinator atau Menko.

Rasa percaya diri saya tinggi bahwa saya mampu menjadi seorang Menko, ditunjang oleh banyak alasan.

Pengalaman sebagai wartawan selama kurang lebih 40 tahun, yang telah meliput hampir semua bidang kehidupan bangsa dan manusia Indonesia, dirasakan cukup sebagai salah satu modal.

Pengalaman tersebut memberi tumpukan berupa pengetahuan (bukan ilmu) dan kiat yang cukup banyak.

Dalam perspektif saya pribadi, tumpukan pengetahuan itu tidak kalah dengan ilmu dan wawasan dari seorang teknokrat bergelar Phd ataupun dengan seorang jenderal bintang empat.

Untuk gambarannya, saya meliput kegiatan DPR-MPR RI di akhir tahun 1970-an dilanjutkan dengan meliput kegiatan Presiden RI (Soeharto) hingga pertengahan 1980-an.

Setidaknya saya paham manuver-manuver politik oleh politisi Senayan.

Bukannya mau menganggap remeh para politisi Senayan saat ini. Tapi di mata saya, mereka itu tidak lebih dari politisi sempalan eks Partai era Orde Baru.

Kalau di era Orba hanya ada tiga partai, sekarang sudah jadi 10. Tapi paradigma mereka tentang politik kurang lebih sama.

Saya sendiri sama dengan mereka, sebagai produk Orde Baru.

Yang membedakan, saya tetap kritis melihat plus-minusnya Orde Baru. Sementara mereka merasa sudah bagian dari kekuatan reformis.

Bagi saya kalau itu benar, mungkin mereka hanya berpura-pura. Mereka tidak suka Orde Baru. Padahal .........

Soal rekam jejak saya lainnya Bapak Presiden boleh tugaskan pihak intelejen. Atau cek langsung misalnya ke Pak Hendropriyono, mantan Kepala BIN.

Soal pengalaman meliput di Istana, boleh cek ke dokumen di Paspampres, Jln. Tanah Abang, Jakarta Pusat.

Yang saya ingin katakan, kalau pada akhirnya saya masuk di lingkaran kepresidenan, saya sudah tidak kagetan atau tidak ada kendala psikologis.

Ini akan memudahkan saya melakukan koordinasi dengan para pejabat yang menjadi bawahan bapak atau yang menjadi mitra kerja saya.

Saya memang tidak punya gelar akademi. Tapi tinjauan dan analisa berbagai isu yang saya tulis di media, sudah lebih dari 1.000 artikel. Saya juga menulis buku.

Semua orang bisa menulis. Tapi menulis dengan jujur dan berani menerima risiko atas tulisannya, itulah yang membedakan saya dengan penulis lainnya.

Dan yang pasti kalau artikel dan buku itu dijadikan pembanding untuk kriteria kemampuan menganalisa dari sisi akademi, saya kira cukuplah.

Soalnya belum tentu seorang Phd mampu menulis artikel dan buku sebanyak itu. Hal yang sama juga berlaku bagi seorang Jenderal.

Mengapa Phd dan Jenderal saya jadikan rujukan ? Karena saya khawatir Bapak terjebak pada aksioma, bahwa hanya mereka yang punya gelar Phd atau pangkat jenderal yang layak dan mampu menjadi Menteri apalagi Menko.

Sementara Bapak mengabaikan kemampuan seorang wartawan senior. Masih ingat Adam Malik, mantan wartawan yang kemudian jadi Menlu dan Wapres?

Terhadap isu-isu hangat, mulai dari soal Laut China Selatan, Australia, Papua, Demokrasi, HAM, Ekonomi sampai dengan soal SARA, bagi saya semuanya bukan hal asing atau baru.

Berbagai pertemuan internasional yang membahas isu di atas itu saya hadiri. Saya bukan ahlinya, tapi lebih banyak tahu dari yang tidak punya pengalaman seperti saya.

Saya misalnya juga pernah ke Natuna dan pernah membuat ulasan soal pulau terujung di Laut China Selatan. Ulasannya dimuat di harian SINAR HARAPAN, koran yang di era Orde Baru termasuk yang berpengaruh dan diperhitungkan. Persisnya saya lupa, yang pasti di tahun 1980an.

Masalah Natuna dan Laut China Selatan ini kemudian menjadi akrab dengan saya. Karena pada tahun 1985 topik Laut China Selatan kami bahas di East West Center, Honolulu, Hawaii.

Saya hadir di sana sebagai pemegang beasiswa yang disponsori oleh John Holdridge (almarhum) Dubes AS untuk Indonesia ketika itu.

Pertengahan 1990an, soal yang sama dibahas di Kemlu Jepang, Tokyo oleh sejumlah akademisi dan wartawan dari Asia Pasifik.

Saya masih ingat ketika kami membahasnya, Dubes RI untuk Jepang saat ini, yakni Yuzron Ihza Mahendra - adiknya Yuzril Ihza Mahendra, ketika itu sebagai Koresponden "Kompas" untuk Jepang. Dia datang menemui saya dan bicara beberapa menit.

Poinnya, kalau saya mengaku sedikit paham soal dunia internasional termasuk konflik Laut China Selatan, pengakuan itu bukan tanpa dukungan data dan pengalaman.

Kalau pemerintah Jepang saja 'mengakul' pengetahuan saya, mengapa bangsa saya sendiri tidak.

Kalimat ini mungkin terkesan sombong. Tapi saya tidak mau asal menyombongkan diri.

Masih tentang diplomasi. Tahun 1998 saya termasuk anggota delegasi Indonesia yang diundang pemerintah Jepang ke Young Leadership Symposium on Asia-Europe, di negara Sakura tersebut.

Ketika itu gagasan untuk membentuk Dialog Asia - Eropa, sedang ramai dibicarakan.

Anggota delegasi lainnya Dr.Dewi Fortuna Anwar, Dr.Indria Samego (keduanya dari ICMI) dan Michael Tene (Deplu RI), saat ini Michael mungkin sudah jadi Duta Besar. Yang kami diskusikan soal "dunia". bukan soal remeh temeh.

Ah terlalu panjang CV saya kalau ditulis lengkap. Saya kira bukan panjangnya CV yang diperlukan.

Begini saja. Siapa saya, sebenarnya bisa Bapak Presiden rujuk ke omongan Pak Taufiq Kiemas (almarhum).

Mudah-mudahan masih ingat. Tahun 2010, Pak TK sebagai Ketua MPR mengajak saya ke rumah dinas bapak sebagai Walikota Solo. Saat itu Pak TK bersama seluruh pimpinan MPR-RI, di antaranya Menteri Agama yang sekarang, Lukman Saifudin, menemui Pemimpin Pesantren Ngruki, Abu Bakar Ba'asyir.

Pak TK sempat mempromosikan saya kepada Bapak saat kita makan malam. Tak lupa Pak TK melakukan hal yang sama tentang Pak Jokowi. Beliau menyebut kehebatan bapak sebagai kader PDI P. Ketika itu, untuk Pilkada periode kedua, tak ada calon yang berani maju.

Akhirnya PDI P "membayar" penantang lainnya, supaya Pilkada Solo bisa dilaksanakan sesuai UU. Ada dua calon.

Kita akhirnnya bertukar telepon. Sampai sekarang telpon itu masih saya simpan : 081226 0096.......

Saya memang tidak pernah menghubungi nomor tersebut. Sebab saya tidak punya ambisi apa-apa.

Baru sekarang ambisi itu muncul, sekalipun dikarenakan oleh rasa iri dan cemburu.

Jadi yang melatar belakangi saya menulis surat,melamar untuk menjadi Menko, karena saya iri dan cemburu.

Saya resah melihat cara Bapak Presiden memberi kepercayaan kepada Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan.

Saya cemburu, karena beliau bisa merangkap begitu banyak jabatan. Iri, berapa besar gajinya dan berapa banyak fasilitasnya? Bagi-bagi dong pak. Jangan semua dimakan sama teman dekat Bapak. Hehehehe. Becanda dikit.

Sudah bagitu gelar jabatannya lain, tapi pekerjaan dan tugasnya pun lain pula.

Saya hanya berpikir, kalau Bang Luhut yang aslinya dari TNI Angkatan Darat bisa mengurus soal laut dan kemaritiman, masak sih saya sebagai wartawan tidak bisa mengurus hal yang lebih banyak. Wartawan itu kan, generalis yang tahu dikit-dikit soal spesialis.

Kalau Bang Luhut, pede banget masak saya tidak bisa seperti dia. Kalau dia selalu menonjolkan kedaerahannya, masa saya gak bisa ? Isteri saya juga orang Batak. Mestinya dalam soal ini saya lebih hebat dari bang Luhut. Karena saya orang Manado yang bisa memikat wanita Batak.

Jujur Pak Jokowi, saya sempat bertanya dalam hati, ketika Freeport menjadi gaduh kembali. Bang Luhut kan Menko Kemaritiman, tapi kok dia yang tangani soal Freeport? Dia banyak bicara mulai dari soal wacana dan untung rugi kalau ada arbitrase.

Dua hari lalu, saya juga baca di salah satu portal online. Bang Luhut menerima Menlu Australia Julie Bishop. Mereka bahas soal pemberantasan terorisme. Lha Menko Kemaritiman dan Menlu bicara soal teroris?

Tapi kemudian saya berpikir, yah masih bidangnya. Karena teroris itu kan bisa masuk ke mana saja, termasuk lewat laut atau maritim.

Masih di portal yang sama, Bang Luhut diberitakan menerima kunjungan Boss Temasek, perusahaan milik pemerintah Singapura yang memiliki aset terbesar di Asia Tenggara.

Saya hanya berpikir, mungkin karena Bang Luhut pernah jadi Dubes RI di Singapura. Sehingga dia menerima Boss Temasek yang notabene isteri Perdana Menteri Singapura, Lee Hsien Loong.

Walaupun begitu, rasa iri dan cemburu saya terhadap Bang Luhut, termasuk cara Pak Jokowi membagi kekuasaan, tetap tidak bisa dihilangkan.

Rasa iri dan cemburu saya makin bertambah ketika pagi tadi mendapat kiriman sebuah berita yang menyebutkan bahwa Bang Luhut diminta Pak Jokowi memimpin pertemuan Bank Dunia dan IMF.

OMG - Oh My God, di mana dong peran Menteri Keuangan Sri Mulyani atau Menko Ekonomi Darwin Nasution ?

Tadinya saya mau nelpon Atmadji Sumarkidjo, asistennya Bang Luhut. Kebetulan Atmadji satu almamater d Perguruan Tinggi Publisistik dan harian Sinar Harapan. Dia juga wakil saya di RCTI, ketika saya menjadi Pemred di stasiun televisi swasta pertama itu.

Ah tanggung. Lebih baik langsung ke yang "punya" negara, yakni Mas Jokowi.

Nah rasa iri dan cemburu ini mungkin baru bisa hilang kalau saya juga bisa Pak Jokowi percaya menjadi Menko.

Percaya pak . Saya tidak akan neko-neko. Saya hanya akan menulis, apa yang saya rasa tidak baik dan hal tidak baik itu harus disingkirkan.

Sebab yang saya inginkan, Indonesia di bawah kepemimpinan Pak Jokowi, harus menjadi lebih baik. Bukan sebaliknya.

Dan jangan lupa Pak, mengkonsentrasikan sebuah kekuasaan dan kekuatan pada satu orang, sangat berisiko.

Semoga Bapak Presiden berkenan atas permintaan saya ini.

Derek Manangka
Veteran Jurnalis